Beranda Regional 24 Kabupaten/Kota Terancam Tak Terima DAK Kebudayaan

24 Kabupaten/Kota Terancam Tak Terima DAK Kebudayaan

83
0

SEMARANG, (Obyektif.com) – Sejumlah 24 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah terancam tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebudayaan. Pasalnya, berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, sampai November ini ternyata baru 11 Pemkab/Pemkot yang menyerahkan dokumen Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) Gunoto Saparie mengatakan, proses penyusunan PPKD ini telah mulai didorong setelah pelaksanaan Lokakarya Penyusunan PPKD di Hotel Crown Plaza, Semarang, 23-25 April lalu.  Kewajiban penyusunan dokumen PPKD itu mengacu  Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan.

“Penyerahan dokumen PPKD itu merupakan salah satu syarat  untuk mendapatkan DAK Kebudayaan tahun mendatang,” ujarnya.

Menurut Gunoto, penyusunan dokumen PPKD oleh Pemkab/Pemkot harus dimulai dengan pembentukan tim PPKD yang ditetapkan melalui SK Bupati/Wali Kota. Tim PPKD yang telah terbentuk memiliki tugas dan fungsi dalam pemetaan potensi kebudayaan di daerah dan penyusunan strategi kebudayaan di masing-masing kabupaten dan kota. Dokumen PPKD yang telah disiapkan dimasukkan secara daring (online) ke dalam sistem aplikasi penyusunan PPKD.

Gunoto berpendapat, masalah ini harus dianggap serius. Sangat disayangkan, karena 24 kabupaten/kota itu tidak mendapatkan DAK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akibat kurang adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah. Patut dipertanyakan juga kesungguhan para kepala daerah tersebut dalam menyiapkan PPKD.

“Padahal kalau tahun ini tak mengajukan, dipastikan sampai lima tahun ke depan tak mendapat DAK Kebudayaan itu,” tandasnya.  PPKD, lanjut penyair ini,  menjadi bahan perumusan Strategi Kebudayaan melalui Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) pada Desember mendatang. Untuk menyusun strategi pemajuan kebudayaan, diperlukan proses partisipasi dari tiap-tiap daerah, untuk kemudian dilakukan pembahasan bersama di tingkat nasional.

“Dengan disahkannya UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, arah dan bentuk pemajuan kebudayaan semakin jelas dan konkrit. Tujuan utamanya adalah memperkuat tata kelola kebudayaan di daerah-daerah yang berujung di tingkat nasional,” katanya. (Wawan)

Gambar: Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sri Hartini, ketika membuka Lokakarya Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah di Semarang beberapa waktu lalu. (Foto: Obyektif.com/Wawan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here