Beranda Hot News Berusia Hampir Satu Abad HPN Tak Bisa Digugat

Berusia Hampir Satu Abad HPN Tak Bisa Digugat

177
0

SOLO, (Obyektif.com) – Sarasehan anggota dan pengurus PWI dari Jateng, Solo, dan Yogyakarta, yang diikuti 100 orang, termasuk pengamat, akhirnya mengukuhkan bahwa Hari Pers Nasional (HPN) yang ditetapkan 9 Februari setiap tahunnya, tidak bisa diganggu gugat. “Sudah harga mati,” kata Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS didampingi sekretarisnya, Isdiyanto Isman, di Monumen Pers Nasional Solo, tempat berlangsungnya sarasehan, baru-baru ini (30 April 2018). Penegasannya itu langsung disambut tepuk tangan dari semua yang hadir.

Dipilihnya tempat di Monumen Pers, karena di sinilah HPN ditetapkan. Setelah berusia hampir satu abad (9 Februari 1946), HPN tidak layak untuk digugat. Apalagi anggota wartawan PWI, merupakan terbesar di tanah air, sekitar 15.000 orang, atau 90 persen dari populasi wartawan. Maka setelah berembug dan berdiskusi selama tiga jam lebih, menerima masukan dari berbagai pihak, inilah kesimpulannya.

Hasil Sarasehan:
1. Sepakat mempertahankan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional sebagai Harga Mati. Argumentasinya, berdasarkan pendekatan kesejarahan lahirnya Pers Nasional dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia melalui kongres pertama yang diikuti insan pers di seluruh Tanah Air, pada 9 Februari 1946, di Monumen Pers, Solo. Hingga kini tidak ada momentum sejarah lain yang dapat mengungguli peristiwa tersebut.
2. Peserta sarasehan meminta seluruh kekuatan PWI dari pusat hingga kabupaten/kota untuk menyosialisasikan HPN melalui komunikasi ke banyak pihak termasuk Presiden dan pimpinan DPR hingga masyarakat luas serta pembuatan buku putih tentang HPN. Hal ini untuk menjawab munculnya upaya dari pihak-pihak yang menggencarkan kampanye hitam terhadap pelaksanaan HPN selama ini.
3. Pelaksanaan Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, dalam implementasinya terbukti memberi manfaat yang besar kepada masyarakat terutama daerah yang menjadi tuan rumah. Manfaat dari aspek ekonomi, pengembangan pariwisata dan promosi daerah.
4. Menuntut statuta keterwakilan Dewan Pers secara proporsional, mengingat hingga kini, ketidakproporsionalan keterwakilan sangat merugikan PWI yang memiliki anggota terbesar. Sebanyak 90 persen lebih wartawan di Tanah Air adalah anggota PWI.
5. Mengajak PWI di seluruh Tanah Air dan PWI Pusat secara delegasi untuk menemui Ketua Dewan Pers guna menyampaikan tuntutan tersebut. Agendanya sebelum bulan puasa Ramadhan 1439 Hijriyah harus sudah diterima oleh Dewan Pers. Bila tuntutan-tuntutan di atas tidak membuahkan hasil maka mengajak seluruh kekuatan PWI se Tanah Air untuk memboikot seluruh program Dewan Pers serta keluar dari Dewan Pers. Demikian keputusan tersebut untuk ditindaklanjuti secara bersama-sama.
Kami yang bertanda tangan:
1. Ketua PWI Solo (Anas Syahirul Alim)
2. Ketua PWI Jawa Tengah (Amir Machmud NS)
3. Ketua PWI Daerah Istimewa Yogyakarta (Sihono HT)

Peserta yang hadir berkisar 100 orang terdiri :
1. PltĀ  Ketua Umum PWI Pusat Sasongko Tedjo
2. Ketua PWI Solo Anas Syahirul Alim
3. Ketua PWI Jawa Tengah Amir Machmud NS
4. Ketua PWI Daerah Istimewa Yogyakarta Sihono HT
5. Para pengurus PWI Jateng, PWI Solo dan PWI Yogyakarta
6. Para pengurus PWI Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dan Solo
7. Para sesepuh dan para senior PWI
8. Pengamat Media
(Wisnu Dewabrata)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here