Beranda Hot News Dana Desa dan Alokasinya Tidak Transparan

Dana Desa dan Alokasinya Tidak Transparan

98
0

PURWOREJO, (Obyektif.com) – Terdapat dua desa di Kabupaten Purworejo yang sampai Bulan Juli belum dapat mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018. Kejadian itu lantaran pihak pemerintah desa belum bisa menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) mengenai penggunaan dana sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Sekda Purworejo, Drs Said Romadhon, saat penandatanganan  Memorandum of Understanding  (MoU) antara Pemkab Purworejo dengan Bank Milik Daerah.

MoU itu dilaksanakan guna mempermudah dan mempercepat pencairan DD maupun ADD.
Dikatakan, dari 469 desa di Kabupaten Purworejo, belum seluruhnya mampu menyelesaikan LPJ atas penggunaan dana sebelumnya. Saat ini baru 467 desa . Berarti masih terdapat dua desa yang LPJnya belum selesai.

“ LPJ tersebut mutlak dibutuhkan sebagai syarat untuk pencairan anggaran berikutnya. Bila LPJ tidak dibuat, dana berikutnya tidak dapat dicairkan. Meskipun dana tersebut tetap ada dan tersedia,” tambahnya.

Selanjutnya dijelaskan kalau Dana Desa di Kabupaten Purworejo tahun 2018 mencapai Rp 326 milyar, sedangkan Alokasi Dana Desa mencapai Rp 97 milyar atau sekitar 10 persen dari Dana Alokasi Umum ( DAU). Untuk Dana Desa tiap desa rata-rata menerima Rp 750 juta, bahkan ada yang mencapai satu milyar.

“Dana Desa itu untuk biaya pembangunan infrastruktur desa serta pengentasan kemiskinan. Jika dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh, desa punya anggaran yang sangat besar untuk pembangunan desa,” tutur Sekda Purworejo tersebut.

“Tetapi bagi desa yang belum dapat menyelesaikan LPJ nya, tentu saja tidak dapat mencairkan dana tersebut. Kelalaian pemerintah desa itu sangat merugikan masyarakat,” jelasnya.

Kucuran Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa sudah sampai tahun ke tiga. Dari pantauan Obyektif.com, jarang sekali Pemerintah Desa yang mau transparan terhadap masyarakatnya. Besaran dana yang diterima dan penggunaannya jarang ada yang mau membeberkan. Bahkan ada yang lucu, ada juga perangkat desa yang tega menipu masyarakatnya dengan mengatakan. Dana yang diterima oleh desa atas perjuangan mereka. Di desa pelosok, masyarakat masih percaya pada celoteh itu. Hingga tidak pernah ada yang mau mengurus seberapa besar DD dan ADD yang diterima dan apa penggunaannya.

Di banyak balai desa maupun kantor desa, tidak pernah tertulis jumlah DD serta ADD yang diterima serta apa penggunaannya. Demikian pula dalam penanganan proyek desa, banyak desa yang tidak atau bahkan enggan melibatkan masyarakat. Proyek pembangunan desa dikerjakan oleh perangkat dan orang-orang tertentu. Masyarakat hanya jadi penonton sebab pemerintah desa tidak pernah menyuruh mereka untuk ikut menggarap proyek desa.

Ketidaktransparanannya pemerintah desa terhadap masyarakat, sebenarnya layak untuk dicurigai. Tetapi selama ini tampaknya belum ada sikap yang jelas  dalam menghadapi DD serta ADD. Pernah pula Tim Pengawas ( TP4D) di depan publik mengungkapkan kalau sebanyak 16 desa di Kabupaten Purworejo yang dicurigai terjadi penyimpangan. Tetapi hingga kini, belum pernah dipublikasikan lagi, sejauh mana hasil kerja TP4D dan apa hasilnya.

Bila desa-desa tersebut sudah mampu menyelesaikan beban mereka,  masyarakat ingin tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Masyarakat sebenarnya selalu menunggu, sebab hal tersebut sudah terlanjur dipublikasikan. (Bambang Yosodipuro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here