Beranda Hot News Dewan Pers Melarang Dana untuk Pemberitaan

Dewan Pers Melarang Dana untuk Pemberitaan

168
0
BERBAGI

PEKANBARU, (Obyektif.com) – Dewan Pers secara tegas melarang pemerintah daerah, kota dan kabupaten untuk menganggarkan dana pemberitaan di media yang dikeluarkan dari APBD. Anggaran yang ada, hanya boleh digunakan untuk biaya peningkatan kapasitas jurnalis dari media resmi yang terdaftar di Dewan Pers alias bukan media abal-abal. Hal itu dikatakan oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, usai mengisi talkshow bertema “Konten Vs Platform” di Festival Media 2016, yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI), di Kota Pekanbaru, Riau, baru-baru ini.

Menurut Yosep, Dewan Pers sudah menulis surat kepada Menteri Dalam Negeri, meminta waktu untuk melakukan audensi. Tapi, hingga kini belum dibalas. Karena Menteri Dalam Negeri masih sibuk dengan urusan Pilkada. Dalam audensi itu nantinya, Dewan Pers katanya, akan meminta dan mengusulkan anggaran untuk pemberitaan di media harus dihapus alias tidak ada anggaran untuk pemberitaan di media.

Alasan Dewan Pers, jelas Yosep yang akrap di sapa Stanley, banyak laporan ke Dewan Pers dan juga temuan Dewan Pers, anggran yang ada di Humas protokoler daerah itu, hanya dinikmati oleh media yang abal-abal dan tidak terdaftar di Dewan Pers. Bahkan beber Stanley, banyak pihak Pemda atau Pemkot yang sengaja membuat media sendiri atau main mata dengan media abal-abal untuk memainkan anggaran tersebut.

“Nantinya, pihak humas atau oknum daerah bisa bagi hasil. Media yang diajak kerjasama hanya mendapatkan sedikit dari anggaran itu,” akunya.Temuan Dewan Pers teresebut aku Stanley, adalah berdasarkan laporan yang masuk ke Dewan Pers. “Banyak daerah yang korup, malah membuat media sendiri dan nantinya bagi hasil dari anggaran pemberitaan di media itu,” katanya.

Jika memang ada anggaran untuk media, tidak boleh digunakan untuk biaya pemberitaan Pemda. Sebaiknya digunakan untuk biaya peningkatan kapasitas para jurnalis yang berada di bawah media resmi dan terdaftar di Dewan Pers serta memiliki badan hukun. “Misalnya, anggaran itu bisa dipakai untuk pelatihan atau peningkatan kapasitas jurnalis untuk kunjungan, training, workshop atau pelatihan ke luar kota atau ke luar negeri. Digunakan itu saja anggarannya,” jelasnya

Selain untuk pembiayaan peningkatan kapasitas jurnalis, anggaran itu bisa dipakai untuk pasang iklan, advertorial dengan syarat jelas ada pembeda bahwa itu adalah iklan alias berbayar dan ada tulisan advertorial. “Misalnya ditulis advertorial atau font atau warnanya dibedakan dengan berita murni tidak berbayar yang nantinya masyarakat atau pembaca tahu jika itu berbayar,” tegas Stanley. Selain itu, anggaran itu juga bisa digunakan untuk pembelian kanal khusus atau halaman khusus yang bertujuan untuk membranding daerah yang masih tertinggal, supaya maju dan berkembang. “Hal itu boleh. Tapi dengan catatan, tetap kepada media yang resmi dan terdaftar,” tegas Stanley.

Ia juga menghimbau bagi media yang belum terdaftar, Dewan Pers berharap pihak pengelola atau perusahaan, segera mendaftarkan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan. “Kami buka diri dan siap melayani. Karena ketetapan ini akan berlaku 2017 nanti,” katanya. Lebih lanjut, Stanley menegaskan, jika daerah sudah menetapkan angggaran untuk pemberitaan di media itu sudah disetujui, menyarankan untuk segera direvisi.

“Jika sudah masuk APBD atau sudah ditetapkan bisa direvisi. Atau bisa digunakan untuk iklan, advertorial atau pembelian kanal khusus pada media yang terdaftar di Dewan Pers,” jelasnya. Saat ini, Dewan Pers tanbahnya, hanya menunggu balasan dari Menteri Dalam Negeri untuk audensi membahas usulannya tersebut. “Jadi kita sedang menanti Menteri Dalam Negeri dan Presiden untuk menerima pertemuan dengan Dewan Pers,” paparnya. (Mustafa Rani).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here