Beranda Regional DKJT Kecewa, Hanya 11 Kabupaten/Kota Serahkan PPKD

DKJT Kecewa, Hanya 11 Kabupaten/Kota Serahkan PPKD

39
0

SEMARANG, (Obyektif.com) – Sampai pertengahan November lalu, ternyata hanya 11 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menyerahkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Hal ini tentu saja sangat disayangkan dan menjadi keprihatinan serius. Padahal penyusunan PPKD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Bahkan peraturan turunannya sudah dibuat berupa Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan.

Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) Gunoto Saparie mengatakan, informasi mengenai minimnya kabupaten/kota yang menyusun PPKD itu ia peroleh dari Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas P dan K Jateng Drs Djoko N. Witjaksono saat syuting acara Wedangan di TVRI Jateng beberapa waktu lalu.

Menurut Gunoto, Perpres tentang PPKD diterbitkan terutama dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (7) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017.  Dalam Pasal 1 poin 2 Perpres ini disebutkan Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan sumbangan budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

“PPKD berisi data kondisi faktual obyek pemajuan kebudayaan, permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan, dan rekomendasi penyelesaiannya,” tambahnya.

Gunoto mengatakan, sebelum Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 5-9 Desember mendatang, penyusunan strategi pemajuan kebudayaan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan masa persiapan mulai Februari hingga Maret 2018. Masa persiapan ini diisi dengan lokakarya penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) di 20 klaster kerja. Pada bulan Mei dan Juni 2018 tahapan penyusunan memasuki masa prakongres 1, yaitu penyusunan PPKD kabupaten/kota untuk kemudian ditetapkan oleh bupati/walikota.

“Namun, jadwal di atas tidak dipatuhi, bahkan ketika tenggat diundur, baru 11 kabupaten/kota di Jateng yang berhasil menyusun PPKD,” ujar penyair ini.
Selanjutnya, lanjut Gunoto, pada Juli sampai dengan September 2018 masuk tahapan prakongres 2, yaitu penyusunan PPKD provinsi yang kemudian ditetapkan oleh gubernur. Namun, jadwal ini pun ikut-ikutan molor, tidak sesuai target waktu. Sedangkn tahap terakhir, penyusunan Strategi Kebudayaan yang akan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada momen KKI 2018.

“PPKD sangat penting dalam merumuskan strategi pemajuan kebudayaan yang berasal dari masing-masing wilayah di tanah air. Penyusunan PPKD tingkat provinsi ini harus berdasarkan PPKD tingkat kabupaten/kota,” tandasnya. (Totok Magdiana)

  1. KONGRESKEBUDAYAAN HARUS KONTEKSTUAL

SEMARANG, (Obyektif.com) – Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) mengharapkan agar Kongres Kebudayaan Indonesia menghasilkan rumusan Strategi Kebudayaan yang nyata, konkret, tidak abstrak, dengan rekomendasi kontekstual. Para seniman dan budayawan Jateng sudah bosan dengan berbagai forum kebudayaan yang berakhir sia-sia, tak menghasilkan apa-apa.

Ketua Umum DKJT Gunoto Saparie mengatakan hal itu sehubungan akan diselenggarakan Kongres Kebudayaan Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan di Jakarta, 5-9 Desember mendatang.

Menurut Gunoto, sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kongres Kebudayaan harus berhasil menetapkan Strategi Kebudayaan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Sebelumnya Ditjen Kebudayaan telah menyelenggarakan forum-forum prakongres yang bertujuan untuk memperkuat berbagai hal yang sudah dirumuskan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

“Kabupaten/kota dan provinsi telah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang melibatkan berbagai pihak, antara lain ahli, narasumber, dan pemangku kepentingan kebudayaan setempat. PPKD ini telah diserahkan ke Kemendikbud untuk dibawa k Kongres Kebudayaan. Karena itu, Kongres Kebudayaan tinggal penetapan rumusan dengan bahan baku dari daerah itu,” ujarnya seraya menambahkan, secara historis, acara kali ini sekaligus menjadi peringatan 100 tahun penyelenggaraan Kongres Kebudayaan, dari sejak pertama kali digelar pada tahun 1918 di Surakarta.

Menurut Gunoto, Kongres Kebudayaan kali ini memang berbeda dengan sebelumnya. Tidak ada lagi presentasi makalah-makalah yang sering hanya ditumpuk di lemari. Kongres kali ini telah memiliki basis data-data yang dihimpun adalah dari seluruh provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Aspirasi dari daerah-daerah mendapatkan ruang lebih luas di kongres. Rekomendasi dari seluruh tahapan tersebut akan dirumuskan sebagai Strategi Kebudayaan.

“Strategi kebudayaan ini nanti ditetapkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) dan  merupakan rujukan utama dalam penyusunan Rencana Pembangungan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Pembangungan Jangka Panjang (RPJP),” tandas penyair ini.

Pemajuan kebudayaan, lanjut Gunoto, bertujuan meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Proses pemajuan dilakukan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional. Sesuai undang-undang, ada 10 objek pemajuan kebudayaan, yakni tradisi lisan, manuskrip, adat- istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional,seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. (Totok Magdiana)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here