Beranda Sastra Budaya DKJT Usul Pajak Buku Dihapus

DKJT Usul Pajak Buku Dihapus

14
0
BERBAGI

SEMARANG, (Obyektif.com) – Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) mengusulkan kepada pemerintah agar pengenaan pajak buku kepada penulis dihapus. Memang, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 122/PMK.011/2013, terdapat buku-buku yang dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN), tetapi itu hanya meliputi buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan pelajaran agama. Padahal, selain tiga jenis buku tersebut, masih banyak jenis-jenis buku lain, misalnya tentang kesenian, seperti sastra, musik, tari, teater, dan film.

Hal itu dikemukakan Ketua Umum DKJT Gunoto Saparie kepada Wartawan Obyektif, Aries Kunarto MK, ketika diwawancara belum lama ini, sehubungan keluhan Tere Liye yang memiliki nama asli Darwis, dan juga penulis Dee Lestari tentang pengenaan pajak buku yang bernilai besar. Tere Liye mengambil sikap memutuskan kontrak kerja sama dengan sejumlah penerbit karena pungutan pajak yang dinilai merugikan penulis.

“Pungutan pajak buku disebut Tere jauh lebih tinggi dibandingkan pekerjaan lain, seperti pegawai negeri sipil dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah,” katanya seraya menambahkan keluhan Tere itu bukan hal baru dan agaknya aspirasi penulis mengenai pengenaan pajak itu tidak didengarkan eksekutif maupun legislatif. Beberapa tahun lalu keluhan yang sama disampaikan oleh penulis Solo, Afifah Afra.

Menurut Gunoto, Peraturan Menteri Keuangan No. 158/PMK.010/2015 telah menetapkan sejumlah jenis jasa kesenian dan hiburan dalam kelompok yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai PPN itu meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.

Ada pun jenis kesenian dan hiburan yang termasuk tidak dikenai PPN itu misalnya tontonan film, pagelaran musik, pagelaran tari, dan pagelaran busana. Selain itu, tontonan kontes kecantikan, kontes binaraga, dan kontes sejenisnya, serta tontonan berupa pameran. Bahkan diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya juga dibebaskan dari PPN.

Menurut Gunoto, PPN yang dikenakan pada setiap buku yang terjual berarti akan menambah mahal harga buku. Sedangkan royalti penulis juga harus dipotong Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 15 persen. Padahal untuk menghasilkan sebuah tulisan, seringkali para penulis harus melakukan riset, berkorban waktu, dan biaya yang tidak sedikit.

“Para penulis sering tidak berdaya ketika penerbit langsung memotong 15 persen dari royalti. Karena itu tidak mungkin penulis mampu mengandalkan pekerjaan menulisnya sebagai mata pencarian. Kalau ada penulis yang bertahan, mungkin karena faktor idealisme, atau nyambi pekerjaan lain, di luar menulid,” ujar penyair ini.

Gunoto menambahkan, sesungguhnya ada beberapa pajak berlapis yang dibebankan pemerintah kepada penerbit untuk menerbitkan satu buku. Seperti PPN, pajak kertas, pajak percetakan, dan PPh. “Mulai dari kertas sudah ada pajaknya, PPh untuk penulis, PPN, lalu pajak percetakan. Jadi pajaknya berlapis dan ini menghambat gerakan literasi yang dicanangkan pemerintah,” tandas Gunoto Saparie yang juga pengurus ICMI Jateng ini. (Aries Kunarto MK).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here