Beranda Tips Keuangan Hukum Kepailitan untuk Lindungi Kreditor

Hukum Kepailitan untuk Lindungi Kreditor

14
0
BERBAGI

SEMARANG (Obyektif.com) – Dalam dunia bisnis, kedudukan debitor dan kreditor berada dalam level yang sama. Mereka saling membutuhkan satu sama lainnya. Namun dalam masyarakat tradisional, biasanya kreditor menganggap dirinya lebih tinggi, dari debitor. Debitor akan merasa malu jika tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditor.

Namun hal sebaliknya terjadi pada masyarakat perkotaan. Banyak debitor yang suka mempermainkan kreditor dengan tidak menunaikan kewajibannya. Bahkan jika kreditor salah langkah dalam menagih haknya, debitor mempergunakan instrumen hukum untuk menekan kreditor.

Proses peradilan perdata yang panjang dan adakalanya berbelit-belit telah merugikan kreditor. Kreditor terpaksa mengikuti persidangan yang cukup lama, melelahkan serta biaya yang tidak sedikit hanya untuk meminta haknya dikembalikan.

Adakalanya hak kreditor pun tidak seberapa sehingga debitor besar tidak memberikan atensi yang sewajarnya. Hukum kepailitan yang diatur dalam UU No. 37/2004 memberikan solusi penyelesaian hubungan antara kreditor dan debitor secara singkat dengan pembuktian yang mudah.

PKPU dan Pailit
Dalam keadaan debitor tidak mampu membayar utang (insolven), agar harta kekayaannya terhindar dari ancaman likuidasi, maka debitor dapat menempuh 2 (dua) cara. Pertama, mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).Tujuan PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. PKPU dapat diajukan sebelum permohonan pernyataan pailit. Apabila PKPU disetujui maka terhadap debitor tidak dapat dimohonkan pailit.

Pelaksanaan PKPU dilakukan oleh Pengurus yang bertugas menganalisa kemampuan bayar, utang dan jumlah debitor serta upaya penyelesaiannya. Pada saat debitor dinyatakan dalam keadaan PKPU, debitor dipaksa untuk lebih serius dalam menyelesaikan segala kewajibannya. Debitor menyadari bahwa PKPU dapat berujung pada kepailitan sehingga harus dihindarkan.

Namun ada juga debitor menggunakan trik PKPU dan kepailitan untuk mengurangi atau menghindarkan tanggung jawabnya. Dalam hal penyelesaian PKPU melalui perdamaian, namun debitor tidak dapat melaksanakannya, maka kreditor dapat memohonkan kepada Pengadilan Niaga agar debitor dinyatakan pailit.

Kedua, mengadakan perdamaian dengan kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit. Apabila terjadi perdamaian maka kepailitan menjadi berakhir, diganti dengan perdamaian. Lembaga Perbankan awas betul dalam menyalurkan dana kepada mereka yang pernah pailit. Padahal dana ibarat “darah” bagi perusahaan yang berkaitan erat dengan perbankan. Oleh karena itu pailit sedapat mungkin harus dihindarkan oleh pelaku usaha.

Pihak yang dapat mengajukan PKPU dan Pailit
UU menentukan pihak yang dapat mengajukan PKPU adalah debitor. Debitor yang bagaimana? Debitor yang tidak dapat membayar utangnya atau debitor yang memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya ketika jatuh tempo dan dapat ditagih. Sedangkan kreditor hanya dapat mengajukan PKPU apabila secara nyata debitor tidak membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengajuan PKPU harus dilakukan oleh minimal 2 (dua) kreditor, yang salah satunya memiliki piutang yang jatuh tempo dan tidak dapat ditagih.

Sedangkan Pailit dapat dimohonkan oleh (1) debitor, (2) kreditor, (3) Kejaksaan, (4) Bank Indonesia (BI), (5) Bapepam, (6) Menteri Keuangan, dan (7) Likuidator. Dalam hal apakah masing-masing pemohon tersebut dapat menggunakan haknya?

Debitor dapat mengajukan permohonan pailit untuk dirinya sendiri. Syarat debitor dapat mengajukan permohonan pailit karena memiliki minimal 2 (dua) kreditor dan tidak mampu membayar satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dua orang kreditor atau lebih dapat mengajukan permohonan pailit apabila debitor tidak dapat membayar sedikitnya satu utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Sedangkan Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit untuk kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya debitor melarikan diri, debitor memiliki utang pada BUMN, debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat, dan lain-lain. Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (BI).

Bilamana debitor merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bapepam. Dalam hal debitornya perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Begitu pula dalam hal perseroan terbatas dibubarkan, Likuidator atau kurator dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bila memperkirakan utang perseroan lebih besar dari kekayaan perseroan.

Akibat Hukum
Putusan PKPU berakibat pada terhalangnya debitor untuk membayar kewajibannya secara sporadis karena segala pengurusan tentang kewajiban debitor dilaksanakan oleh pengurus. Pengurus berkewajiban melakukan pendataan jumlah kreditor, utang serta memusyawarahkan perdamaian antara debitor dengan para kreditor. Debitor wajib menyusun dan mengusulkan rencana perdamaian. Apabila para kreditor dapat meyakini niat baik dan kemampuan debitor untuk menunaikan kewajibannya, maka diadakan perdamaian. Setelah tercipta perdamaian, penyelesaian kewajiban debitor kepada kreditor diserahkan kembali oleh pengurus kepada debitor PKPU.

Apabila perdamaian tidak terjadi, maka debitor PKPU berubah menjadi debitor pailit. Kurator mengambil peran sebagai pengurus budel pailit dan melakukan penyelesaian sesuai mekanisme hukum kepailitan. Dalam hal ini berlaku sita umum terhadap harta kekayaan debitor pailit. Sita umum berarti demi hukum seluruh harta debitor disita. Dikecualikan untuk itu seperti barang yang dijaminkan, barang barang tertentu yang digunakan untuk mejalankan kehidupannya sehari hari, dan lain sebagainya. Seluruh harta kekayaan debitor dipergunakan untuk menjamin pembayaran utang sesuai dengan skala prioritas. Namun dalam kenyataannya harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar seluruh utangnya, terutama kreditor konkuren (unsecured creditors) sehingga debitor tetap dirugikan.

(Kantor Ketaren, Kabid Hukum PT ASABRI (Persero)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here