Beranda Hot News Hukum Produk Budaya & Penguatan DPD RI

Hukum Produk Budaya & Penguatan DPD RI

137
0

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memang harus diperkuat. Karena bila tidak, dia bagai mancan ompong yang minim kewenangan. “Padahal DPD RI ingin banyak berperan aktif dalam ikut memperjuangan aspirasi bangsa dan negara Indonesia. Misalnya ingin merealisasikan adanya GBHN, untuk pedoman negara dalam menentukan setiap kebijaksanaannya. Namun kalau tidak punya kewenang, ya susah…,” tutur salah satu anggota DPD RI Dr H Bambang Sadono, MH, ketika membuka “Diskusi Publik Penguatan DPD RI melalui Amandemen UUD 45”, di aula Harian Suara Merdeka, Jalan Kaligawe Semarang, belum lama ini.

Tampil sebagai pembicara utama, Prof Dr Retno Saraswati SH (Pakar Hukum Tata Negara FH Undip), Triyanto Tiwikromo (Budayawan dan sastrawan), dan Dr Drs Teguh Yuwono, M.Pol.Admin (Dosen senior Ilmu Pemerintahan Fisip Undip). Hadir beberapa anggota DPR/DPRD, para cendekiawan, masyarakat umum dan para wartawan. Dalam diskusi itu terungkap, intinya, DPD RI harus diberikan “kewenang lebih” agar bisa berbuat banyak. Tanpa kewenangan, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun hambatan utama untuk memperoleh “kewenangan” itu, justeru datang dari DPR RI, yang belum mau merevisi juga undang-undangnya.

“Di sinilah letak persoalan pokoknya. Selama pihak DPR belum mau merevisi, ya tidak bisa. Celakanya, dalam setiap pembahasan ketatanegaraan, DPD selalu meminta untuk “diikutkan”. Kata-kata ikut itu konotasinya lemah. Ikut menurut ahli bahasa, harus ada yang mengajak. Lah kalau yang mau diikuti, tidak mengajak, kan susah,” kata Teguh Yuwono disambut tepuk tangan semua yang hadir.

Hal berbeda diungkapkan oleh budayawan Triyanto Tiwikromo. Menurut dia, amandemen undang-undang agar bisa memperkuat jatidiri DPD, selalu terbuka lebar. Alasannya, karena hukum adalah “produk budaya”. “Paling tidak, itulah soal hukum dari kacamata budaya,” tuturnya mengawali ceramahnya. Karena masalah sosial budaya selalu berubah, menurut dia, maka undang-undang “sangat bisa” berubah. Sosial budaya akan selalu meng-update diri dengan kondisi terkini di masyarakat. “Kalau masyarakat sekarang mengikuti tren anak muda misalnya “gaul”, ya undang-undangnya bisa diubah jadi gaul, hehehe….,” katanya sambil tertawa. Pokoknya hukum dan undang-undang harus konstektual. Maka, amandemen undang-undang untuk memperkuat DPD, selalu memungkinkan.

Namun Prof Retno Saraswati mengingatkan, kalau seringkali diamandemen, maka wibawa UUD 45, akan kurang. UUD yang menjadi landasan negara dan sumber dari semua hukum di Republik ini akan berkurang wibawanya. “Kan sayang. Hal ini juga harus dipertimbangkan,” tambahnya. Menurut dia, rakyatlah yang harus mengawal penguatan DPD. Kalau rakyat menilai DPD memang bermanfaat bagi rakyat, maka rakyat akan bertanya terus ke DPR, mendesak agar diubah undang-undangnya, supaya kewenangan DPD jadi jelas.

Dalam sesi tanya jawab, tampil Kliwantoro dari LKBN Antara Jateng, yang banyak mengupas soal penguatan DPD RI tersebut, dan meminta pihak DPD lebih banyak memberikan penjelasan soal jatidirinya kepada masyarakat di daerah-daerah, agar mendapatkan dukungan rakyat. Sedangkan seorang aktivis kebudayaan Anggoro Suprapto mengatakan, sudah saatnya DPR mendengarkan suara rakyat. Kalau rakyat menghendaki DPD dikuatkan, ya harus segera direvisi undang-undangnya. “Jikalau DPR tidak mau mendengarkan rakyat, apakah bisa dibubarkan saja? Bagaimana kalau negara tanpa DPR?” tanyanya. Dijawab oleh Dr Teguh Yuwono, kalau punya pemikiran seperti itu, larinya tetap ke “amandemen UUD 45”. Jadi? Ternyata di situlah underan dan inti persoalannya. (Sukadi Suratman/Hartono).

————————————

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here