DIPERTANYAKAN: BALI DESO,BANGUN DESO Ditulis Oleh :ars, Pada Tanggal : 21 - 03 - 2011 | 00:07:09
 BERITA TERKAIT
Dipertanyakan, program Gubernur Jateng, Bibit Waluyo, yang dulu waktu kampanye mencalonkan gubernur mengusung slogan: Bali Deso Bangun Deso. Masyarakat awam masih banyak yang tidak tahu, apa maksud gubernur dengan program itu. “Buktinya mana?” tutur Sunaryo penduduk Desa Bongsari Semarang yang asli Wonogiri dan seringkali pulang ke desanya. “Kayaknya biasa-biasa saja,”tuturnya lagi. Dan di era reformasi ini, pertanyaan seperti itu wajar-wajar saja. Tidak hanya Sunaryo saja yang diliputi tanda tanya seperti itu, tetapi juga banyak penduduk yang lain.
Untuk memperoleh jawaban tersebut, Obyektif Cyber Magazine menelisiknya ke sumbernya, yaitu gubernuran Jateng, lewat Biro Humasnya. Inilah jawabannya, lewat press release yang dibagikan kepada para wartawan.
“Bali Deso Bangun Deso” bukanlah program, tetapi gerakan moral untuk memberdayakan masyarakat desa agar mampu mengelola potensi sumber daya pembangunan yang tersedia sangat melimpah di perdesaan. Tujuannya, agar pembangunan pedesaan menjadi maju dan kesejahteraan masyarakatnya meningkat.
Gerakan moral dimaksud, adalah: yang sudah pintar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kembali ke desa memberitahu atau ngajari masyarakat desa yang belum pinter supaya pinter mengelola potensi desanya dalam kegiatan pembangunan di segala sektor, sehingga desanya menjadi maju.
Demikian pula bagi yang sudah kaya dan berkelebihan harta, juga jangan segan-segan membantu saudara kita di desa melalui hibah dana, modal usaha, dan pendampingan manajemen usaha, agar geliat ekonomi kerakyatan di desa semakin tumbuh, sehingga kesejahteraannya meningkat.
Desa adalah miniatur negara. Negara terkecil Indonesia ya desa, karena pemerintahan terkecil negara kita, ada di desa. Kepala Desa/Kepala Kelurahan, adalah Presiden di Desa/Kelurahannya. Mensekneg di Desa, ada Sekretaris Desa. i Desa juga ada Menteri Agama, yaitu Modin. Ulu-ulu di desa, bertindak sebagaii pengendali pengairan, sebagai kepanjangan tangan Menteri PSDA, dan seterusnya. Apabila pembangunan desa menjadi maju dan makmur, maka Kabupaten/Kota, Provinsi dan seluruh wilayah Indonesia juga akan maju dan makmur.
Secara geografis, luas wilayah Provinsi Jawa Tengah 3,25 juta hektar atau 1,70 % dari luas Indonesia, yang secara administratif terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota, yang meliputi 573 kecamatan dan 8.577 desa/kelurahan dengan areal lahan sawah 992 ribu hektar, dan 2,26 juta hektar lahan bukan sawah.
Berdasarkan hasil sensus BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 baru lalu, jumlah penduduk Jawa Tengah saat ini sebanyak 32,38 juta jiwa, dimana 65% penduduk Jawa Tengah tersebut tinggal di perdesaan dan mayoritas menjalani karya usaha pada sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan industri padat karya.
Berangkat dari kondisi tersebut, maka agar Jawa Tengah maju dan sejahtera, orientasi pembangunan Jawa Tengah tahun 2008-2013 saya arahkan ke perdesaan melalui gerakan “Bali Ndeso Mbangun Deso”.
“Oleh karena itu, sejak saya dilantik dan diberi amanah untuk memimpin Jawa Tengah mulai tanggal 23 Agustus 2008 yang lalu, kebijakan dan orientasi pembangunan Jawa Tengah tahun 2008-2013, saya arahkan dengan memberi perhatian khusus kepada wilayah perdesaan, dengan Visi : “Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera,” tutur gubernur lewat Humasnya.
Untuk mewujudkan Visi tersebut, dicapai melalui implementasi 6 (enam) Misi, dengan prioritas Misi Nomor 2 (dua), yaitu : “Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan intensifikasi pertanian dalam arti luas, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri padat karya”, tambahnya.
Itulah barangkali gerakan moral “Bali Deso Bangun Deso” yang digagas gubernur dan selalu disuarakan pada seluruh masyarakat Jawa Tengah. Kalau ternyata masih banyak masyarakat yang belum tahu, penjelasan terus menerus harus dilakukan, baik oleh gubernur maupun para pembantunya. Harus diakui, meski sudah berjalan hampir 2,5 tahun, tetapi memang ada sebagian masyarakat yang belum tahu dan mempertanyakannya. Nah. (ars)
---------------------------
ENAM MISI
Enam Misi untuk mencapai Visi “Bali Ndeso Mbangun Deso”, adalah :
1.Mewujudkan pemerintahan bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur.
2.Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dengan intensifikasi Pertanian dalam arti luas, pemberdayaan UMKM dan industri padat karya;
3.Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasiskan kearifan lokal;
4.Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi secara ber-kelanjutan;
5.Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur;
6.Mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan berma-syarakat;
Implementasi 6 (enam) Misi tersebut dibagi dalam 3 (tiga) Tahap Pembangunan.
Tahap I dimulai tanggal 23 Agustus 2008 sampai dengan akhir Desember 2009, adalah Tahap Konsolidasi dan penyusunan konsep pembangunan Jawa Tengah, sudah berjalan baik dan berhasil menyusun Rencana Pembangunan Jawa Tengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2008-2013.
Tahap II dimulai bulan Januari 2010 sampai dengan akhir Desember 2011, merupakan Tahap Percepatan dan Prioritas sasaran. Pada Tahap II ini, semua sektor pembangunan melalui kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dilakukan percepatan dengan prioritas masing-masing sektor, yang muaranya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tahun pertama Tahap II, yaitu tahun 2010, sudah selesai dan hasilnya sangat baik. Keberhasilan tahun pertama Tahap II tahun 2010, menjadi entry point untuk semakin ditingkatkan pada tahun kedua Tahap II tahun 2011 ini.Tahap III dimulai bulan Januari 2012 dan akan berakhir tanggal 22 Agustus 2013, merupakan tahap perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. (ars)
-----------------------
KETAHANAN PANGAN
Beberapa sektor pembangunan yang menjadi indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, telah memberi kontribusi positif, antara lain dapat kita lihat dari ketahanan pangan.
Dalam ketahanan pangan di Jawa Tengah saat ini dalam kondisi mantap, dan indikasinya ditandai, mayoritas menunjukkan warna hijau tua dan sebagian kecil warna hijau muda, tidak ada sedikitpun warna kuning atau merah.
Kuatnya ketahanan pangan Jawa Tengah, antara lain ditunjang oleh produksi beras yang dalam dua tahun terakhir mengalami surplus. Tahun 2009 surplus 2,6 juta ton. Berdasarkan data Angka Ramalan Sementara (ASEM) tahun 2010, produksi beras Jawa Tengah mencapai 10.110.830 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau sama dengan 5.467.521 ton beras, sedangkan kebutuhan beras Jawa Tengah setiap tahun 2.717.711 ton sehingga surplus 2.929.810 ton.
Bulan Januari sampai Maret 2011, Jawa Tengah panen raya, diprediksi dalam 3 (tiga) bulan tersebut surplus beras 1,5 juta ton, sehingga target nasional agar Jawa Tengah bisa produksi 10,43 juta ton tahun 2011 dapat terpenuhi, bahkan surplus bias meningkat, sehingga ketahanan pangan Jawa Tengah semakin meningkat. Surplus beras Jawa Tengah tahun 2009 dan 2010, mampu memberi kontribusi untuk menopang ketahanan pangan nasional sebesar 15,30% sampai 16%. Komoditas pangan lainnya yang juga suprlus, adalah Jagung tahun 2010 surplus 2,8 juta ton, ubi kayu surplus sebanyak 3 juta ton lebih. Produksi daging surplus 100 ribu ton lebih, telur surplus 18 ribu ton lebih, dan susu surplus sebanyak 38 ribu ton lebih.
Bulan Januari 2011, Bulog Divre Jateng diberi pasokan beras impor sebanyak 22.000 ton. Beras impor tersebut bukan kebijakan atau permintaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tetapi merupakan kebijakan nasional/pemerintah pusat sebagai langkah antisipasi musim ekstrim untuk penyediaan beras cadangan Raskin dan beras pemerintah untuk bantuan bencana alam. Apabila produksi beras Jateng sampai dengan panen raya Januari – Maret 2011 bisa memenuhi kebutuhan, maka beras impor tersebut bisa dipergunakan untuk daerah lain.
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2009 sebesar 100,03 di atas angka Nasional 98,58. Tahun 2010 NTP meningkat menjadi 103,12 (atau naik 3,09). Pada bulan Agustus 2011 NTP Jateng diprediksi 102,65.
Pertumbuhan ekonomi: Kondisi surplus berbagai komoditas pangan, menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Jateng sebesar 4,70% masih di atas rata-rata nasional 4,50%. Tahun 2010 meningkat menjadi 5,80% atau naik 0,9%. Diprediksi oleh Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Jateng 2011 mencapai 6,25%. (ars)
-------------------------------
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO
Pertumbuhan ekonomi didukung oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto, yang yang memiliki TOTAL: Rp.72,28 Trilyun terdiri dari :
a.Investasi Swasta :Rp. 9,62 Trilyun (13,31%).
b.Investasi Pemerintah: Rp. 5,55 Trilyun (7,68%).
c.Investasi Masyarakat: Rp.21,80 Trilyun (30,37%).
d.Investasi Lembaga Keuangan: Rp.35,16 Trilyun (48,64%).
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi JawaTengah, terdiri : a. Atas Harga Yang Berlaku pada tahun 2009 sebesar Rp.393,0 Trilyun, menjadi Rp.444,40 Trilyun pada tahun 2010 menjadi atau meningkat Rp.51,40 Trilyun b. Atas Harga Konstan pada tahun 2009 sebesar Rp.175,7 Trilyun, menjadi Rp.187,00 Trilyun pada tahun 2010 atau meningkat Rp.11,30 Trilyun.
Inflasi: Tahun 2008 sebesar 9,55%, tahun 2009 turun menjadi 3,32%. Tahun 2010 inflasi Jateng naik menjadi 6,88% disebabkan kenaikan harga komoditas kebutuhan masyarakat, terutama cabe merah, cabe rawit, minyak goreng, dan jeruk.
Ekspor–Impor: Pada periode bulan Januari-Oktober tahun 2010 nilai ekspor Jawa Tengah mencapai 3.171,62 juta US Dollar, mengalami kenaikan sebesar 105,16 juta US Dollar (atau 3,42%) bila dibandingkan nilai ekspor tahun 2009 sebesar 3.066,46 juta US Dollar dan pada periode yang sama tahun 2010 nilai impor Jawa Tengah mencapai 8.050,87 juta US Dollar juga mengalami kenaikan sebesar 1.719,83 juta US Dollar (atau 27,16 %) bila dibanding nilai impor tahun 2009 sebesar 6.331,04 juta US Dollar. Penduduk MiskinTahun 2008 sebanyak 18,99% dari jumlah penduduk Jawa Tengah. Tahun 2009 turun menjadi 17,72% dan tahun 2010 turun lagi menjadi 16,56%. Dengan demikian. dibanding tahun 2009, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tahun 2010 mengalami penurunan 6,23 %.
Pengangguran dan Angkatan Kerja: Jumlah pengangguran tahun 2009 sebanyak 1.252.267 orang, pada tahun 2010 menjadi 1.046.883 orang, atau turun sebesar 16,04%. Jumlah angkatan kerja tahun 2009 sebanyak 17.087.649 jiwa dengan penyerapan 92,73%; pada tahun 2010 turun 16,40 % menjadi 16.856.330 jiwa dengan tingkat penyerapan tenaga kerja 93,14%. Sektor yang banyak menyerap tenaga kerja pada tahun 2010, antara lain : Pertanian sebanyak 5.616.529 orang (35,53%).Perdagangan sebanyak 3.388.450 org (21,43%). Industri sebanyak 2.815.292 orang (17,81%)
Pendidikan: Di bidang pendidikan, anggaran untuk pendidikan setelah perubahan tahun 2010 menjadi sebesar 20,01% atau Rp. 1,241 trilyun. Hasil kelulusan ujian nasional (SMP, SMA, SMK) 98,94%, Jawa Tengah memperoleh predikat sebagai Provinsi Putih, yaitu nilai tertinggi ujian negara SMP 9,8. Dengan ditetapkan Jawa Tengah menjadi Provinsi Vokasi, ratio tahun 2008 jumlah SMK 54,4% sedangkan SMA 45,8%.
Untuk tahun 2010 ratio jumlah SMK 57% dan SMA 43%, diharapkan tahun 2013 perbandingannya SMK 60% dan SMA 40%. Penyerapan tenaga kerja lulusan SMK tahun 2009 sebesar 86% dan tahun 2010 meningkat menjadi 87,37%. Jumlah Buta Aksara sebanyak 1.782 orang, pada akhir tahun 2010 sudah dapat dituntaskan dan saat ini tinggal dilakukan pembinaan dan pelestarian. (ars)
------------------------------------
SEKTOR PARIWISATA
Di bidang pariwisata juga menunjukkan indikasi membaik. Tahun 2009, jumlah wisatawan nusantara dan manca negara di Jawa Tengah sebanyak 21,82 juta, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi lebih dari 22 juta.
Potensi wisata di Jateng perlu dijaga dan ditingkatkan untuk memperoleh peningkatan devisa daerah. Untuk menyongsong Visit Jawa Tengah 2013, berbagai sarana-prasarana pari-wisata termasuk infrastruktur pendukung, terus dibenahi. Disamping itu, dengan adanya Kantor Pelayanan Terpadu di setiap Kabupaten/Kota, telah memberikan kemudahan bagi masuknya investor ke Jawa Tengah, baik dalam pengelolaan sektor pariwisata atau yang lain.
Menyinggung masalah Kesehatan Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2010 mencapai 112 per 100 ribu kelahiran hidup (kh) mengalami perbaikan dari tahun 2009 yaitu 114,42 per 100 ribu kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) 10 per 1.000 kh dibanding 9,88 per 1.000 kh, cakupan konsumsi garam beryodium tercatat 67,61% meningkat dari 60,08%. Angka Kesakitan DBD sebanyak 5,72 per 10.000 penduduk.
Sedangkan penderita HIV/AIDS sebanyak 3.195 orang. Jamkesda yang tidak masuk kuota agar mendapatkan alokasi pendanaan dari APBD Kab/Kota. (ars)
------------------------
INFRASTRUKTUR
Kondisi infrastruktur di Jawa Tengah, untuk Jalan dan Jembatan dari total panjang jalan di Provinsi Jawa Tengah 26,29 ribu km, yang terdiri dari jalan provinsi 2,53 ribu km, jalan nasional 1,29 ribu km dan jalan kabu-paten/kota 22,45 ribu km. Panjang jalan tersebut termasuk panjang jembatan provinsi 25,33 ribu meter dan jembatan nasional 16,71 ribu meter.
Untuk prasarana jalan kondisi baik 85,36%; kondisi sedang 14,29% dan kondisi rusak 0,35%. Sedangkan untuk prasarana jembatan kondisi baik 76,35%; kondisi sedang 22,59% dan kondisi rusak 0,60%.
Infrastruktur yang sedang dibangun Kegiatan pembangunan fasilitasi Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah yang saat ini sudah, sedang dan akan dilaksanakan, antara lain :
1.Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo,Khusus Sesi I : Semarang – Ungaran sepanjang 14,100 km pekerjaan konstruksinya sudah selesai.
2.Pembangunan Jalan Nasional Pantura.
3.Pembangunan Jalan Lingkar Ambarawa.
4.Pelebaran jalan Magelang–Keprekan.
5.Betonisasi Jalan Semarang – Purwodadi – Blora.
6.Pelebaran Jalan Pati – Rembang menjadi 4 lajur.
7.Pembangunan Jalan Lintas Selatan.
8.Pengembangan Bandara Ahmad Yani Smg. 9.Pengembangan Bandara Ngloram di Cepu Kabupaten Blora.
10.Pengembangan Bandara Dewadaru di Karimunjawa Kabupaten Jepara
11.Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Bendung Kali Lanang di Kabupaten Grobogan.
12.Pembangunan Waduk Logung Kabupaten Kudus.
13.Pembangunan Waduk Jatibarang di Kota Semarang.
14.Normalisasi Kali Banjir Kanal Barat/Kaligarang dan Perbaikan Bendung Simongan di Kota Semarang.
15.Normalisasi Kali Banger di Kota Semarang.
16.Penataan Trotoar dan Taman Jalan Pahlawan serta penataan PKL ditempatkan di seputar Taman KB Kota Semarang.
17.Pemberdayaan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Pelabuhan Kendal.
18.Pendayagunaan Kapal Bantuan Presiden.
19.Penanganan Banjir Wilayah Sungai Bengawan Solo Hilir di Cepu Kabupaten Blora.
20.Pendirian Pabrik Gula di Blora. 21.Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Rembang.
Meskipun sampai dengan tahun pertama Tahap II Tahun 2010 kemarin kinerja berbagai sektor pembangunan telah menunjukkan keberhasilan yang positif. Namun memasuki tahun kedua Tahap II Tahun 2011 ini, yang se-harusnya kita bisa lebih melakukan percepatan dan memantapkan pencapaian prioritas sasaran pembangunan, namun masih dihadapkan pada 4 (empat) hal pokok yang bisa menghambat kinerja pembangunan, yaitu :
1. Musim ekstrim dan bencana alam yang masih berlangsung dan terjadi;
2. Pasar Bebas (banyaknya barang luar negeri masuk ke Jawa Tengah dengan kualitas yang baik dan harga murah);
3. Lambatnya Penataan Ruang Wilayah dan potensi terjadinya pelanggaran RTRW, yang dapat mengganggu pertumbuhan komoditas pertanian dalam arti luas; dan
4. Masih perlunya pemberdayaan Aparatur secara optimal. Hambatan tersebut tentu perlu solusi dengan upaya kita bersama sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, kita semua harus kompak bersatu untuk bekerja keras dan senantiasa meningkatkan kreativitas dan inovasi serta kiat-kiat baru.
Oleh karena itu, sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI, dalam rangka reformasi birokrasi pemerintahan, pola kinerja aparatur terus mengalami peru-bahan dan diarahkan sbb:
1.Ubah mindset kita atau pola pikir kita dari input menjadi output dan outcome yang terukur, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak hanya sekedar melaksanakan, namun harus dipertimbangkan sasaran target dan apa yang akan diperoleh ini harus benar-benar terukur.
2.Kembangkan pelaksanaan anggaran dengan penuh kreativitas, inovasi sehingga anggaran itu bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
3.Lakukan penghematan, kurangi pemborosan, khususnya yang perlu di-tekankan adalah penggunaan perjalanan dinas dan kunjungan luar negeri di batasi serta pemanfaatan aset daerah untuk pertemuan rapat dan juga pembahasan-pembahasan kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan.
4.Wujudkan transparansi, akuntabilitas, hindari dan perangi KKN dalam pelaksanaan kegiatan, serta hindari mark up. Demikian pula saya minta agar dikembangkan manajemen resiko di dalam pelaksanaan pengen-dalian, monitoring dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, sehingga apa yang dilaksanakan, baik itu dana dekonsentrasi, tugas pembantuan maupun APBD, benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Selanjutnya yakinkan, bahwa pelaksanaan dana APBN dan APBD tahun 2011 ini lebih baik lagi. Saya berharap pelaksanaan fisik harus seiring dengan penyerapan dana, dan hindarilah penyerapan dana pada akhir tahun anggaran.
Di samping itu, Presiden RI juga memberikan arahan agar implementasi dari setiap program dan kegiatan mampu mendorong pertumbuhan (pro growth), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job), mengurangi kemiskinan (pro poor) dan mendukung terciptanya keadaan lingkungan yang lebih baik (pro environment). (ars)
----------------------------
KEBIJAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Secara konstitusional, sistem ketatanegaraan kita saat ini masih menganut sistem presidentil, yaitu Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemimpin Pemerintahan Negara Indonesia tertinggi. Kemudian di Tingkat Provinsi, dipimpin Gubernur sebagai Kepala Daerah sekaligus sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
Selanjutnya di Tingkat Kabupaten/Kota dipimpin oleh Bupati/Walikota, di Tingkat Kecamatan dipimpin Camat, di Tingkat Desa dipimpin Kepala Desa atau Kepala Kelurahan. Sistem Presidentil ini hingga sekarang belum berubah, sehingga implementasi otonomi daerah tetap harus memperhatikan hierarkhi pemerintahan mulai dari Presiden turun ke bawah sampai Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
Kemandirian otonomi daerah bukan kemandirian eksklusif, yang seolah-olah putus hierakhi dengan Provinsi maupun Pusat. Kemandirian otonomi daerah, artinya mandiri dalam kreativitas dan inovasi dalam pemberdayaan potensi di daerahnya untuk bisa digali dan ditumbuhkan dalam rangka kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota masing-masing.
Namun dalam menjalankan fungsi komunikasi, koordinasi dan sinergi antar daerah, tetap diperlukan sinkronisasi, sehingga ada keseimbangan dalam pembangunan antar daerah.Misalnya soal implementasi tata ruang yang saling terkait antar daerah, perlu koordinasi dan sinergi dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
Contoh, seperti tata guna air untuk irigasi yang melintas antar daerah, tidaklah mungkin setiap daerah membendung air untuk kepentingan daerahnya sendiri, sehingga daerah lain mengalami kesulitan dan bisa menimbulkan konflik antar daerah. (ars) | 
.jpg)
.gif)
