BERITA TERKAIT

»  JEMBATAN SEMARANG DIKHAWATIRKAN MELELEH

»  JANGGAL, BANTUAN SOSIAL PEMROV JATENG

»  WARGA SAMBUT RUMAH KOMUNITAS ALFAMART DI SOLO

»  BERBURU MINYAK DI SUMUR TUA

»  NGROTO SEMPIT, PENDUDUK SEDIKIT, PRESTASI SELANGIT

»  DIRAGUKAN, TANDA TANGAN HADI PRABOWO

»  BANK JATENG, INDUK 100 BPR

»  LUCKY PANGAU KETUA BAPPILU DIY

»  DIBUTUHKAN 300 SATPAM PRIA & WANITA

»  ANTON MEDAN CALON KUAT KETUA ISLAM TIONGHOA

Perkembangan penduduk di Jawa Tengah (Jateng), bila tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, pendidikan, dan infrastuktur yang memadai bisa gawat. Saat  ini, Jawa Tengah dengan.penduduk sebesar 32.380.687 orang, merupakan wilayah dengan penduduk terpadat ketiga di Indonesia. 

Terus terang, masalah  kependudukan,  kini menjadi persoalan yang serius. Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 yang baru lalu, menunjukkan, jumlah penduduk Indonesia saat kini mencapai 237.556.363 orang. Terdiri atas 119.507. 508 laki-laki dan 118.048.783 perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 persen per tahun.

Dari jumlah tersebut, provinsi yang berada di urutan teratas jumlah penduduknya tercatat Jawa Barat sebanyak 43.021.826 orang. Kedua, Jawa Timur 37.476.011 orang. Ketiga, Jawa Tengah 32.380.687 orang. Jawa adalah wilayah dengan penduduk terpadat di Indonesia, yang diprersentase sebesar 58 persen.

Jelas ini sebuah tantangan yang amat besar, dan merupakan persoalan yang amat serius. Kita paham, semenjak Orde Baru tumbang, segala yang berbau Orde Baru dianggap usang. Posyandu yang dulu sangat gencar dan rutin diadakan di setiap RW sebulan sekali, nyata benar hasilnya. Pertumbuhan dan kesehatan anak balita terpantau dalam catatan KMS (Kartu Menuju Sehat).

Ketika Orba tumbang dan bergulir era reformasi, Posyandu yang produk Orba pun ikut disingkiri. Akibatnya kemudian, muncul booming penyakit lumpuh layuh. Mengapa terjadi booming ? Kenapa itu tidak terjadi pada masa Orba ? Ya, karena pada masa Orba pemantauan berlangsung tiap bulan lewat Posyandu itu. Pada awal era Reformasi, Posyandu tak jalan, tak ada pemantauan, lalu muncullah ledakan itu.

Demikian halnya dengan jumlah penduduk, semenjak reformasi berjalan angka kelahiran tak terkontrol. Bahkan program KB pun mbleret. Terlebih ketika Otonomi Daerah digulirkan, bupati/walikota banyak yang mengabaikan program KB ini. Ketika daerah-daerah tersebut membentuk SKPD, pada awalnya tidak ada yang secara khusus membuat Dinas KB. Padahal semula BKKBN ada disetiap daerah, tetapi setelah era otonomi, BKKBN daerah di hapus, dan tidak ada penggantinya.

Para Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana pun kocar-kacir. Mereka yang notabenenya pegawai negeri, penugasannya boleh dibilang sesuka bupati/walikota yang kini menjadi atasannya. Ada yang dipindah ke kantor/dinas yang tidak ada hubungannya dengan KB. Ada yang menjadi pegawai kecamatan, kelurahan, atau staf di dinas lainnya.

Beruntunglah untuk Jawa Tengah, Gubernur Bibit Waluyo sangat peduli pada Program KB. Semboyannya ”Bali Desa Mbangun Desa” ditambah pula dengan kata-kata ”Aja Lali KB yo” masih ditambah lagi ”Dua Anak Lebih Baik”. Kemudian setiap kabupaten atau kota juga sudah punya lembaga atau instansi, yang menangani Program KB, meskipun tidak menjadi dinas, instansi atau kantor tersendiri. (Agam)

                                               ---------------------------------------------------------------------------------

KB KHAWATIRKAN OTDA

Kekhawatiran gagalnya program KB dan kependudukan, justeru adanya era Otonomi Daerah (Otda). Dalam Otda semua bisa tergantung pada gubernur, bupati atau walikotanya. Misalnya saja pimpinan daerahnya tidak peduli KB, maka perhatian di bidang ini, akan menjadi drop juga.

“Hal itu dikarenakan menyangkut penganggaran dan pemenuhan fasilitas penyelenggaraan KB, tidak diperhatikan oleh pimpinan daerah setempat. Repot kan?” kata Suparno, salah seorang Ketua LSM Pengamat Bidang KB & Kependudukan, di Semarang kepada Obyektif Cyber Magazine belum lama ini.

Misalnya ada beberapa daerah, sudah  mendapatkan bantuan mobil layanan KB, tetapi banyak di antara mereka mengeluhkan: Ada mobil tetapi tak ada dana operasional. Kemudian ketentuan gratis untuk pemasangan alat kontrasepsi bagi wanita miskin, ada yang terkendala perda yang menentukan para calon akseptor harus bayar.

Belum lagi kalau ada pergantian kepala daerah, program KB di daerah tersebut bisa sangat rentan. Misalnya saja pejabat yang membidangi masalah KB sudah sangat kompeten, tiba-tiba dipindah karena tidak mendukung dalam pencalonan sang kepala daerah. Kemudian posisinya diganti oleh orang yang tidak memahami. Akibatnya tentu bisa runyam.

Padahal, sekali lagi, masalah kependudukan adalah persoalan yang amat krusial. Bila terjadi peledakan jumlah penduduk, maka permasalahn lain pun muncul. Persoalan sosial, ketenagakerjaan, kesehatan, kriminalitas, dan sebagainya. Oleh karena itu para pimpinan daerah, harus menyadarinya. Bila mereka memberikan perhatian cukup untuk masalah KB, niscaya sudah satu langkah menuju ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Bukankah mereka dipilih menjadi bupati, walikota, atau gubernur, tugas utamanya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Harapan yang tidak berlebih-lebihan bukan? (Agam).

                                       ----------------------------------------------

BKKBN JATENG SIAP TANGANI KEPENDUDUKAN

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jateng (BKKBN) Sri Murtiningsih mengatakan, mulai tahun ini program kerja BKKBN tak hanya berkaitan dengan masalah KB. Namun programnya juga mengurusi masalah kependudukan yang meliputi, angka kelahiran, kematian, termasuk persebarannya. 

”Pekerjaan yang harus kami lakukan ke depan semakin menantang, dan kami memperkirakan jumlah penduduk saat ini hampir tujuh miliar,” katanya setelah melantik 37 pejabat dari eselon III dan IV di Kantor BKKBN Jateng, Baru-baru ini.

Menurutnya, mulai 2011 tugas pokok dan fungsi BKKBN bertambah dengan mengurus permasalahan kependukukan, setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010 dan Peraturan Kepala BKKBN Pusat Nomor 82 tahun 2011.  Dengan keluarnya PP tersebut BKKBN juga berubah nama dari Badan Koordinasi KB Nasional menjadi Badan Kependudukan dan KB Nasional.

Murti menjelaskan, meski ikut mengurusi permasalahan kependudukan, diharapkan tugas dan wewenang BKKBN tidak akan bersinggungan dengan institusi lain yang juga mengurusi bidang yang sama.  Mengingat pihaknya tetap fokus terhadap upaya pengendalian penduduk dan bagaimana membuat sinergi kebijakan peraturan kepala daerah supaya tidak tumpang tindih.

Karena itu, Sri Murtiningsih juga berharap kepada seluruh elemen masyarakat agar selalu mengedepankan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan memperhitungkan penduduk bukan hanya secara kuantitas, tetapi juga kualitas.  ”Badan Pusat Statistik (BPS) tugasnya mengumpulkan data dan survei di lapangan. Bedanya kami lebih mengarah ke pengendalian penduduknya, jadi, tidak tumpang tindih justru melengkapi data,” tuturnya.

Guna mewujudkan rencana tersebut, dia meminta kepada pejabat yang beberapa waktu lalu dilantik untuk tidak terlena dan segera bekerja di lapangan, mengingat tantangan dan hambatan kerja akan semakin banyak dan kompleks. Karena di lapangan, katanya, masih ditemui drop out peserta KB, kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat tentang KB membuat sebagian besar penduduk miskin mempunyai anak lebih dari dua tanpa mempertimbangkan aspek gizi dan pendidikan pada anaknya.

“Kami dan mereka yang baru saja dilantik harus segera bekerja dan dengan menjalin komunikasi dengan baik dan semoga semua tantangan itu akan bisa diatasi,“ katanya. (Agam)

                                               -----------------------------------------------