TERHAMBAT, PENGIRIMAN PERAWAT JATENG KE JEPANG Ditulis Oleh :matsuura, Pada Tanggal : 24 - 05 - 2011 | 01:23:46
 BERITA TERKAIT
Pengiriman tenaga perawat ke Negeri Sakura, Jepang, ternyata masih menghadapi banyak kendala. Namun yang menjadi hambatan utama ada dua hal, yaitu, adanya program “G to G” (government to government) dan kurangnya guru-guru bahasa Jepang di Jateng. Demikian dijelaskan Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Jateng, AB Rahman Msi, ketika menerima rombongan DPR Jepang, di ruang kerjanya di Srondol, Semarang, Jawa Tengah, kemarin.
Ditambahkan, hal itu berbeda dengan pengiriman tenaga yang sama ke negara lain, misalnya ke Amerika, Korea, Taiwan, Qatar, bahkan ke Australia. Mereka memfasilitasi, agar tenaga perawat Jateng yang dikirimkan ke negara mereka bisa sesuai dengan standar yang dikehendaki, dan juga mau mengirimkan guru-guru bahasanya ke Jateng, untuk mengajari bahasa mereka.
“Taiwan dan Korea, mendatangkan tenaga uji kompetensi ke sini dan mengajarkan bahasa mereka. Ternyata para perawat kita juga mampu. Misalnya untuk Taiwan, hanya dalam waktu tiga bulan sudah bisa bahasa Mandarin, meski hanya convertation,” tutur Rahman. “Nah, jika Jepang juga melakukan hal yang sama, pengiriman tenaga perawat ke negeri ini bisa lancar,” tambahnya.
Sebagai perbandingan, dalam tempo satu tahun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Jateng, yang berhasil dikirim ke Korea mencapai 4.000-an orang termasuk tenaga perawat. Sedangkan untuk Jepang, dalam tempo dua tahun, hanya bisa mengirim 200-an orang. Melihat data itu, jelaslah, hambatan pengiriman ke Jepang sangat terasa. Tidak hanya Korea dan Taiwan, bahkan negara besar seperti Amerika saja, lewat Kanada, menyatakan siap melatih tenaga kerja Indonesia.
Disamping dua hambatan utama tersebut, Jepang juga sangat ketat dalam menerapkan standarisasi perawat. Sehingga nurses (para perawat) yang pendidikannya minimal D3 (sarjana muda) bahkan S1 (sarjana penuh) rela menurunkan standarnya menjadi care worker atau care giver, bahkan home helper, jelas Rahman yang didampingi para staf ahlinya. Padahal untuk standar yang lebih rendah dari profesi nurse seperti itu, cukup lulusan SMA saja, yang dilatih ketrampilan khusus, sudah bisa melaksanakan.
Jepang, kalau tidak mau meniru negara lain, seperti misalnya Korea, akan tidak mendapatkan tenaga kerja yang bagus dari Indonesia. Korea lewat KLPT (Korean Linguid Personal Test) bisa mendatangkan TKI dari Jateng sebesar 14.000 sampai 17.000 per-tahunnya. “Ini jumlah yang luar biasa,” tambah Rahman.
Rombongan DPR Jepang yang mengadakan pengamatan terdiri dari Mr. Minori Shiratori, Mr. Noboru Yuhashi dan Mr. Kazama Shigeki. Mereka didampingi Mr.Masayoshi Matsuura yang sudah berpengalaman ke Jateng dan pernah ikut menangani pengiriman perawat ke Jepang. Mereka sengaja datang untuk melihat langsung berbagai hambatan yang dialami. Mereka berjanji, akan melaporkan hal itu di negerinya, agar sistem yang ada di Jepang dalam menerima perawat Indonesia, bisa dirubah sesuai dengan tuntutan keadaan, seperti negara-negara lain.
Kunjungan rombongan DPR Jepang ke Indonesia difasilitasi Pimpinan salah satu Lembaga Pendidikan Perawat di Salatiga, Harjanto Soegiarto,SH, didampingi Ketua LSM Kontrol Sosial “Obyektif” Drs Anggoro Suprapto, dan Sekjen Aries Kunarto MK. Disamping berdialog dengan Kepala BP2TKI, rombongan juga meninjau pelaksanaan pendidikan keperawatan di STIKES St. Elisabeth Semarang. Selesai dari Semarang, rombongan menuju ke Jakarta. (matsuura)
------------------------------------
GAJI TINGGI, JEPANG DIINCAR
Sistem penggajian perawat di Jepang yang tinggi, dan jaminan keamanan kerja yang baik, menjadi alasan utama para perawat Jateng ingin bekerja di negeri Sakura itu. Dibandingkan dengan negara lain, Jepang memberikan gaji, jika sudah dikurs ke rupiah, sekitar Rp.15 juta sampai Rp.17 juta per-bulan. Gaji yang menggiurkan inilah yang menyebabkan para perawat ingin mengadu untung di negeri itu.
Namun keinginan itu tidak diimbangi oleh sistem yang memungkinkan para perawat Indonesia bisa beramai-ramai ke sana. Hanya sedikit sekali jumlah yang diterima bekerja di Jepang. Hal itu karena ketatnya standarisasi pemerintah Jepang dengan alasan proteksi. Tidak mengherankan jika banyak perawat yang rela menurunkan standar dirinya menjadi care worker, yang setingkat lebih rendah dari perawat lulusan D3.
Menurut Kepala BP2TKI Jateng AB Rahman, sistem “G to G” di Jepang harus dirubah menjadi “G to P” atau “P to P”. G adalah government dan P, privat. Kalau P bisa dilibatkan dalam menangani pengiriman perawat Jateng ke Jepang, dipastikan, jumlah perawat yang dikirimkan ke sana bisa meningkat.
“BP2TKI punya kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak yang terlibat. Misalnya dengan Pemkot di Jepang, yang memang diberikan kewenangan oleh pemerintahnya untuk melakukan kerjasama. Atau lewat TKI Mandiri. Kami siap untuk melaksanakan semua itu. Kuncinya hanya satu, yaitu kerjasama,” kata Rahman menjelaskan pada tamu-tamunya.
Menanggapi hal itu, rombongan DPR Jepang tersebut menjelaskan, tidak mudah merubah sistem yang berlaku di negaranya. Memerlukan waktu yang lama. Disamping itu, pemahaman masyarakat Jepang sendiri, khususnya yang tradisional, terhadap perawat Indonesia, kadang salah paham. Menganggap perawat sebagai home-helper. Meski begitu, mereka berjanji akan memberikan penjelasan dan pemahaman. Itulah salah satu alasan mereka datang ke Semarang.
Para perawat Indonesia di Jepang, sebagian besar tidak bekerja di rumah-rumah sakit, tetapi merawat kaum manula, yang sudah jompo. Penangan para manula di Jepang ini ditangani oleh ansuransi, yang membiayai perawatan mereka. Para perawat Indonesia disukai di Jepang, karena ramah, sopan, tekun dan penuh perhatian. (matsuura)
--------------------------
|
.jpg)
.gif)
