Beranda Hot News Main Solar, Lukman Perhutani Jateng Dilaporkan KPK

Main Solar, Lukman Perhutani Jateng Dilaporkan KPK

301
0
BERBAGI

Diduga “main solar” Kadiv GTD MKP Perhutani Jateng Lukman Imam Syafii, resmi dilaporkan ke KPK oleh Pemilik merk dagang Masteroxy, May Yen, yang diwakili General Manager Masteroxy Mohammad Alwi, baru-baru ini. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Solar Perhutani itu diduga telah berlangsung cukup lama. Pelaporan itu dilakukan karena Lukman merupakan Dirut Perusahaan Air Kemasan, Masteroxy milik pelapor. “Perusahaan jangan sampai menjadi hancur dan terseret dalam pusaraan kasus dugaan korupsinya Lukman,” tuturnya kepada para wartawan belum lama ini.

Berdasarkan pengakuan dari saksi-saksi dan bukti, solar tersebut disuplai seseorang melalui Lukman yang saat itu menjabat sebagai Kadiv GTD MKP di Perhutani Jateng. “Nama penyuplai, saksi-saksi dan pihak terkait sudah kami serahkan ke KPK,” jelas May Yen dalam siaran tertulisnya yang diterima sejumlah media online terkemuka di Semarang. Sebelum melakukan pelaporan May Yen menjelaskan, di bulan December 2015, saat itu dia pernah dengar Lukman diduga kuat “main solar”. Namun pada saat itu, belum detail masalahnya, karena saksi yang kebetulan kenal denganya puluhan tahun itu, membeberkan kasusnya hanya sedikit. Dia berpesan untuk berhati-hati bekerjasama dengan Lukman. Akhirnya ia memberanikan diri untuk bertanya pada yang bersangkutan, terkait benar atau tidaknya melakukan korupsi solar.

“Tetapi ketika saya tanyakan,” tutur May Yen, “Lukman mengatakan, tidak perlu saya jawab, bukan urusanmu,” jelasnya.Tak hanya berhenti di situ, May Yen mencoba menanyakan lagi kebenaran berita dugaan korupsi solar tersebut awal January 2016 lalu, pas kebetulan bertemu di Rumah Dinasnya di Semarang. Tetapi pertanyaan tentang permainan solar itu, tidak ditanggapi dan Lukman marah, bilang, sekarang dia lagi batuk karena stress atas pertanyan itu. Lalu ada kabar, sampai dua minggu Lukman tidak ngantor, kabarnya terkena sakit batuk parah.

“Sekitar tanggal 8 February 2016, Saksi kunci bertemu di rumah saya untuk beli air. Saya minta cerita yang sebenarnya tentang Lukman. Terus terang saya jelaskan, saya sangat membutuhkan data itu, karena Lukman menjabat di perusahaan saya dan tidak mau perusahaan Masteroxy menjadi hancur dan terseret dalam kasusnya. Kata Saksi, lanjut May Yen, solar tersebut bermasalah dan membawa dampak kerusakan mesin-mesin Perhutani GTD MKP di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Menurut saksi, sampai harus dipasang alat filter tambahan, dan itu pun sudah terlanjur merusakkan mesin-mesin Perhutani. Biaya kerusakan mesin, diduga sangat tinggi, mencapai ratusan juta rupiah per bulan.

Menurut sumber yang layak dipercaya, solar dibeli Lukman dari pihak ketiga, perusahaan swasta kecil yang mendaur ulang dari solar bekas, dan setelah jernih dijual kepada umum sebagai solar daur ulang, yang harganya memang murah, dibandingkan solar resmi dari Pertamina. Oleh karena itu, berbagai pihak sudah menyarankan Lukman, sesuai permintaan, untuk segera mengganti ke solar Pertamina. Tetapi tentu saja Lukman tidak percaya begitu saja. Akhirnya dia memutuskan untuk mengunjungi pabrik solar tersebut, di Tengerang, Jawa Barat.

Menurut Saksi, seusai mengunjungi pabrik solar tersebut, Lukman terkejut tentang keadaan yang sebenarnya. “Kok seperti ini pabrik solarnya,” kata Lukman dengan nada menyesal. Akhirnya Saksi bercerita bahwa pihak perantara suplier solar, yang bernama Y, orang Semarang, ditegur Lukman. Kenapa Y mengambil solar di pabrik Tangerang dan bukan di Pertamina yang resmi?  Solar non-standar itu bisa masuk ke Perhutani, dikarenakan lewat Lukman yang saat itu menjabat sebagai Kadiv GTD MKP Perhutani. Saksi tersebut juga menjelaskan, untuk dapat masuk ke Perhutani harus dirapatkan dulu, namun keputusan akhir tetap di tangan Lukman.

Akhirnya, pihak Suplier serta Saksi setuju harga yang disepakati dinaikkan dulu (mark-up) yang harus dibayar pihak Perhutani. Menurutnya, yang penting lebih murah dari pasaran Pertamina. Setelah itu, barulah dikembalikan seilisih harganyanya ke Lukman. Menurut Saksi, jika selisih harganya, sekian ratus rupiah, dikalikan  500.000 liter per bulan untuk pasokan Perhutani seluruh Jawa, maka diduga kuat, komisi Lukman sangat besar. Masih menurut saksi, bukan hanya nilai korupsinya saja yang merugikan Perhutani, melainkan solar yang bukan produksi Pertamina itu, menimbulkan kerugian sangat besar untuk negara, kata saksi.

Ditambahkan oleh Saksi, menjelang pensiun 1 Mei 2016 lalu, Lukman untuk menutupi tindakan korupsinya, sudah membuat surat edaran baru yang memerintahkan bawahannya, untuk segera kembali memesan Solar Pertamina. Surat edaran yang lama dihapus alias dihilangkan. Alasan Lukman, agar dirinya tidak dipermasalahkan, setelah pensiun. Namun, anehnya dia tetap menjanjikan kerjasama kembali ke Y dan Saksi, katanya  setelah dirinya menjabat BOD. Namun sayang, sebelum kesampaian, dirinya sudah keburu pensiun.

“Saat ini Lukman Imam Syafii (Kadiv Perhutani GTD MKP) dan Anggar Widiatmoko (Manajer Perhutani GTD MKP) juga sudah saya laporkan atas beberapa tindak pidana yang lain. Semua hal yang saya sampaikan adalah hal yang sebenar-benarnya dengan semua bukti, saksi dan bukti pendukung lainnya. Semua berkas sudah saya serahkan ke KPK secara langsung. Saya berharap KPK dan Kementerian BUMN segera menindakanjuti  dan menguak kasus ini secepatnya, agar Indonesia bersih dari koruptor dan pejabat nakal,” tandasnya.

Wartawan obyektif.com yang meminta konfirmasi pada beberapa pejabat di Perhutani Jateng, semua bungkam. Alasannya, Lukman sudah menjadi divisi sendiri, bersama dua divisi yang lain. “Sekarang ada tiga divisi di Perhutani Jateng yang mandiri. Coba langsung saja naik ke lantai empat, ke Kadiv GTD MKP,” sarannya. Ketika sampai di Kadiv GTD MKP, seorang staf menjelaskan, Lukman baru saja tiga bulan pensiun. Penggantinya, Sambudi, katanya tidak tahu apa-apa. “Percuma diminta keterangan mas, maklum pejabat baru, tidak tahu masalahnya,” tambahnya. Lalu siapakah yang bertanggung jawab di Perhutani Jateng? Soal kerugian negara yang begitu besar? Masyarakat mengharapkan, penegak hukum segera bertindak cepat, sebelum menjadi kadaluwarso. (Hardono).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here