Beranda Hot News Mantan Bupati Cilacap Disidang di Pengadilan Tipikor

Mantan Bupati Cilacap Disidang di Pengadilan Tipikor

348
0

SEMARANG, (Obyekti.com) – Kuasa Hukum dari Mantan Bupati Cilacap, H Probo Yulastoro, S.Sos,Msi, menyatakan keberatan atas dalil replik Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam sidang yang digelar baru-baru ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jl. DR. Suratmo No.172, Semarang, Jawa Tengah, Tim Penasihat Hukum membacakan duplik.

Dalam duplik setebal 9 halaman yang dibacakan oleh Bambang Sri Wahono SH, Sp.N,MH, intinya, Tim Penasihat Hukum terdakwa, keberatan atas dalil replik JPU yang telah dikemukakan. Dalam replik tersebut dinilai bahwa JPU tidak fair. Terbukti JPU sangat memaksakan kehendak untuk mempidanakan para terdakwa walaupun tanpa dasar hukum yang jelas dan tepat. Serta mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Tim menilai, bahwa JPU seakan “menutup mata” serta tidak mempertimbangkan fakta adanya keterkaitan antara uang sebesar Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dengan pembangunan Pasar Sampang. Membuktikan jika JPU tidak objektif dalam menangani perkara aquo.

Menurutnya, fakta di persidangan terbukti tidak ada kerugian negara di mana adanya kas bolong sejak tahun anggaran 2004 – 2006. Ditambahkan, uang Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) terdiri dari: Hutang Drs Sayidi sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah). Hutang H. Probo Yulastoro sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan Pasar Sampang, dan perkara terkait Pasar Sampang telah dilakukan SP3 oleh kepala Kejaksaan Negeri Cilacap pada tanggal 14 Juli 2016.

Perkara aquo sangat prematur kerena JPU dalam perkara ini tidak melibatkan H Sudarno, ST. Fakta dalam persidangan berdasarkan  keterangan saksi-saksi terbukti jika saudara H Sudarno, ST yang menikmati uang dari Pasar Sampang sebesar Rp.12.250.000.000,- (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan segala hal yang telah disampaikan dalam duplik, Tim Penasihat Hukum meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Mantan Bupati H Pobo Yulastoro, S.Sos, bin H Sumarmo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh JPU dalam dakwaannya.

Setelah dibacakan duplik oleh kuasa hukum, sidang ditutup dan dilanjutkan Rabu mendatang dengan agenda sidang pembacaan vonis. Mantan Bupati Cilacap, Probo Yulastoro, dalam sidang sebelumnya kembali dituntut 9 tahun penjara dan ditambah denda Rp 200 juta dengan subsider 6 bulan penjara oleh JPU. Sedangkan Drs Sayidi,MM  (eks Sekretaris Daerah) dituntut hukuman 6 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta dengan subsider 6 bulan penjara, kata Kepala Seksi Pidana Khusus, Bobi Haryanto, kepada Obyektif.com.

“Probo, dituntut lebih tinggi dibandingkan Sayidi, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan sebanyak 11 orang dan pendapat JPU, terdakwa Probo terbukti sesuai dakwaan. Sedangkan Sayidi, menurutnya hanya mengambil uang kas daerah pada tanggal 2 Januari 2006 sebesar Rp. 10,8 milyar, tandasnya.

Terbongkar bobolnya kas daerah tidak lain selain dari hasil audit BPK RI yang menemukan adanya kerugian negara 10,8 M di masa itu, ditambah adanya temuan bukti baru yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Cilacap dalam hal ini adalah tidak adanya Surat Perintah Membayar (SPM) saat pencairan dana APBD, dan tersangka ikut menandatangani pencairan cek yang tidak sesuai dengan mekanisme.

Dalam kasus bobolnya Kas Daerah mantan Bupati Cilacap Probo Yulastoro dijerat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Nover Zai).

Mantan Bupati Cilacap keluar dari ruang Sidang Pengadilan Tipikor Semarang. (Foto: Nover Zai).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here