Beranda Hot News Mediasi Warga Gagal, Ikadin Tetap Gugat KAI 15M

Mediasi Warga Gagal, Ikadin Tetap Gugat KAI 15M

281
0

Semarang, (obyektif.com) –  Mediasi antara belasan warga Kebonharjo dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop IV Semarang mengenai penggusuran lahan Kebonharjo, Kecamatan Semarang Utara, mengalami kegagalan. Hakim mediator Pengadilan Negeri (PN) , Eni Indriyartini SH, yang mencoba memediasi di PN tersebut, belum lama ini, menghasilkan kebuntuan. “Tidak ada titik terang sedikit pun, malah buntu. Kedua belah pihak tidak dapat disatukan pendapatnya,” tuturnya.

Sekretaris Ikatan Advokad Indonesia (Ikadin) DPD Jateng, M.Rofian SH, MH, CLA yang ikut menjadi Tim Hukum Pembela Warga, mengatakan, tidak ada jalan lain, selain menggugat PT KAI dan Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk mengganti rugi material dan immaterial senilai Rp.15 miliar, katanya. Menurutnya, para penggugat rugi karena rumahnya di Kebonharjo telah dibongkar pihak tergugat secara paksa. Tanah warga di daerah itu diklaim merupakan aset PT KAI. Padahal warga telah tinggal di sana lebih dari 25 tahun. Selama kurun waktu tersebut, mereka rutin membayar iuran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada pemerintah.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT KAI, Prayitno, dalam sidang mediasi itu meminta waktu untuk menyusun tanggapan atas gugatan warga, dan dikabulkan. Dalam gugatan tersebut, pihak Ikadin Jateng, mengerahkan 26 pengacara yang tergabung dalam Tim Pembela Warga Kebonharjo (TPWK). Disamping itu, pihaknya juga akan menggugat PT KAI Daop IV ke Komnas dan Komisi Perlindungan Anak, karena banyak anak warga yang jadi korban. Juga akan melaporkan PT KAI yang dinilai arogan kepada DPR RI. Menurut rencana, ada 68 warga Kebonharjo yang akan terkena jalur pintas (short cut). Kami juga akan membela warga yang rumahnya sudah dirobohkan oleh PT KAI,” ujarnya.

Dia menambahkan, PTKAI Daop IVhanya memiliki groundkaart (surat ukur), sedangkan 68 warga Kebonharjo, sebagian di antaranya sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sudah disahkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pihaknya menginginkan agar PT KAI Daop IV mematuhi proses hukum yang berlaku. Pihaknya juga menginginkan ganti untung terhadap bangunan yang sudah dibongkar oleh PT KAI. Sementara untuk bangunan SHM harus dihitung tim appraisal independent. Menurutnya, jika lahan tersebut memang digunakan untuk kepentingan negara, sesuai undang-undang harus dibentuk tim appraisal untuk mengganti sesuai nilai jual. Hal itu sudah dinyatakan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi pada 4 Februari 2016 lalu.

“Namun yang terjadi, PT KAI Daop IV mengingkari karena lahan tersebut dinilai tanahnya. Selain itu juga dinyatakan oleh PT KAI Daop IV bahwa SHM yang dimiliki warga ilegal. Kalau ilegal sesuai undang-undang harus dilakukan proses hukum terlebih dahulu, jangan belum melakukan langkah apapun langsung dilakukan eksekusi, ya jelas itu merupakan bentuk pelanggaran,” katanya. Manager Humas PT KAI, Daop IV Semarang, Gatut Sutiyatmoko mengemukakan, penertiban yang dilakukan sudah sesuai prosedur. Sebab, sebelumnya pihaknya telah mengadakan sosialisasi sebanyak tiga kali kepada warga Kebonharjo yang terdampak pembangunan jalur rel menuju Pelabuhan Tanjung Emas. (Anggoro/Kadi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here