Beranda Hot News Membingungkan, Rotasi Pejabat di Cilacap

Membingungkan, Rotasi Pejabat di Cilacap

206
0
BERBAGI

Cilacap, (obyektif.com) – Rotasi Pejabat Eselon II Cilacap dinilai membingungkan publik. Pasalnya baru dilantik seminggu, anehnya langsung dibatalkan oleh Bupati Cilacap. Pemerhati Pelayanan Publik dan Penggiat Anti Korupsi di Cilacap, Teguh Sudrajat, ketika diminta tanggapan obyektif.com, belum lama ini mengatakan, kajadian itu sama saja dengan mempermalukan Bupati. Istilah dia, bagai pepatah yang mengatakan, ibaratnya seperti “menampar muka” Bupati, katanya.

Ditambahkan, ia juga menduga pihak Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Cilacap dinilai kurang mencermati peraturan yang ada. Walaupun kekeliruan dan kesalahan bisa saja terjadi pada manusia. Namun pengalaman pelantikan dan pencabutan SK  terkait Pelantikan, baru terjadi dalam masa Pemerintahan Bupati yang sekarang, H Tato Suwarto Pamuji, tambahnya. Seharusnya, katanya lagi, sebelum Bupati Cilacap Melantik enam Pejabat Eselon II Cilacap pada 13 Juli lalu, Baperjakat sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian yang ada di Jakarta. “Ini salah satu bukti ada unsur kelalaian Baperjakat dalam melaksanakan kinerjanya,” ucap Teguh.

Selanjutnya Teguh mengungkapkan, H. Tato Suwarto Pamuji dan Akhmad Edi Susanto ternyata adalah pasangan Petahana yang akan maju dalam Pilkada 2017. Artinya jika pelantikan itu tetap dilaksanakan Petahana akan mendapat Sanksi tegas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Alangkah ruginya Petahana ( Incumben) sebab akan terdiskualifikasi (gugur) dalam pencalonan  sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 2 Undang-undang nomor 10 tahun 2016,” tuturnya.  Dalam undang-undang itu menyebutkan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Walaupun pada tanggal Pencabutan itu, tertuang dalam SK nomor 821.2/076/2016 tertanggal 20 Juli 2016, tentang pencabutan keputusan Bupati Cilacap Nomor  821.2/075/2016 soal pengangkatan pejabat eselon II Pemkab Cilacap, resmi telah dicabut, dan sesuai undang-undang, namun publik tetap menilai, ada hal-hal yang tidak pas.

Sebelumnya, Sekda Cilacap Sutardjo ketika dikonfirmasi obyektif.com menjelaskan, dalam Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan, maksimal dalam kurun waktu lima hari kerja setelah Pemkab mendapatkan aturan baru bisa membatalkan karena “cacat hukum”. Sehingga jika rotasi pejabat terjadi pada 13 Juli, sementara Pemkab Cilacap baru mengetahui adanya UU No 10 tahun 2016 pada 14 Juli sore, maka masih ada waktu mengambil keputusan apakah melanjutkan atau membatalkan mutasi pejabat yang sudah dilakukan.

Sementara itu Teguh Sudrajat berpesan, karena Cilacap mau melaksanakan Pesta Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 yang akan datang, semestinya  para pejabat Cilacap harus menciptakan kebijakan yang sejalan dengan aturan dan jangan sampai menimbulkan  kontroversi di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Cilacap. Sebab masing-masing pasangan Calon punya basis dukungan di masyarakat. “Semoga kejadian ini menjadi pegalaman yang berharga bagi masyarakat Kabupten Cilacap dan Pilkada yang akan dilaksanakan aman dan kondusif,” tuturnya. (Nover Zai).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here