Beranda Sastra Budaya Menggebrak Undang-undang Seni Tradisional

Menggebrak Undang-undang Seni Tradisional

177
0
BERBAGI
Dr H Bambang Sadono, SH MH, di depan para seniman tradisi. (Foto: Obyektif.com/C20).

Bukan Bambang Sadono, kalau tidak mengharu biru dunia seni tradisional di Jateng. Apalagi sekarang kapasitasnya sebagai Anggota DPD/MPR RI No.B-51, dia terus melangkah memperjuangkan kepentingan rakyat. “Harus segera dibuat, undang-undang yang melindungi seni tradisi,” katanya di depan para seniman tradisional, para pengurus Dewan Kesenian dari berbagai daerah di Jateng, Dinas-dinas yang mengurusi kesenian, dan para aktivis seni, di aula RM Timlo, Ungaran, Kabupaten Semarang, baru-baru ini.

Menurut Bambang, dia sudah berhasil mengegoalkan undang-undang pelestarian Bahasa Jawa. “Lihat, agenda beberapa usulan saya ke DPR, tapi baru satu itu yang berhasil. Itupun tidak100%, seperti yang diharapkan, tapi masih mending, bisa berhasil,” katanya mengawali diskusi perlindungan seni tradisional tersebut.

Sambil mengutip pesan Prof Dr Umar Khayam, lebih lanjut Bambang mengatakan: Ada tiga syarat agar seni tradisional bisa lestari. Pertama, harus ada pelaku seni yang memproduksi karyanya. Kedua harus ada masyarakat seni yang membutuhkan. Dan ketiga harus ada pelindung dari seni tradisional itu sendiri. Kalau tiga syarat itu terpenuhi, maka seni tradisional akan lestari.

“Zaman dulu, pelindungnya adalah pihak keraton, baik keraton Solo atau Yogya. Lah sekarang, seharusnya, pemerintahlah yang melindungi,” katanya disambut tepuk tangan semua yang hadir. Para seniman yang hadir terlihat Joko Edan, Rachman Kendalisodo, Ign Item De, Djisno Surendro, Tohar Tokasapu, dan lain-lain.

Dalam diskusi yang berlangsung seru itu banyak terungkap berbagai kesulitan dan hambatan yang dihadapi seni tradisional. Dari soal dukungan dana, peraturan yang mengharuskan setiap kegiatan masyarakat didaftarkan ke Menhumkam, dan Dewan yang acuh dengan seni tradisional. Apalagi mengurusi kelangsungan dan perlindungan seni, Dewan kerjanya sangat lelet dan lebih banyak mengurusi soal-soal politik. Setahun kadang hanya menghasilkan produk undang-undang untuk segala bidang, hanya tiga undang-undang. Mereka tidak sempat mengurusi seni.

Oleh karena itu, bila diusulkan undang-undang yang memback-up seni tradisional, belum tentu setahun sampai dua tahun didaftarkan di Prolegnas. Apalagi membahasnya, mereka mungkin saja enggan, dan akhirnya terkatung-katung tidak tentu ujung pangkalnya. Maka satu-satunya cara adalah mendesak Dewan di daerah untuk membuat Perda tentang perlindungan seni tradisi. Para Dewan Kesenian daerah dan para seniman diminta membuat draftnya, yang akan dibahas lagi, dalam pertemuan berikutnya medatang ini, di Salatiga. Menurut Bambang, kalau lewat undang-undang sulit, maka lewat Perda-perda inilah, seni tradisional bisa dilindungi.

Acara berlangsung meriah, penuh semangat, akrab, dan sersan yaitu serius tapi santai. Selesai diskusi, para seniman pun saling bersilaturahmi, kangen-kangenan satu sama lain. Bertukar informasi dalam bidang seni budaya dan juga kesehatan seniman. Pokoknya sip, pihak Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lewat Bambang Sadono, tetap memikirkan rakyat. (Hardono/C20).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here