Beranda Hot News Menggugat RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Menggugat RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

95
0

SURAKARTA, (Obyektif.com) РKajian Kritis tentang RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, digelar di aula Hotel Pose-In, Solo Balapan, Surakarta, diikuti sekitar 300 orang, Minggu (25/11/18). Kegiatan diprakarsai oleh Agustina Wilujeng Pramestuti SS (Anggota MPR RI) bekerjasama dengan Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) Surakarta. Nara-sumber Diah Pitaloka S.Kom, Anggota Pansus RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan,  dengan Tri Prasetyo, SH, MH, Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Surakarta.

Sebelumnya para peserta dibagikan berkas RUU tersebut, untuk dipelajari. Menurut Diah Pitaloka, RUU ini tidak bisa digeneralisasi, tetapi harus dikaji secara eksklusif. Karena ternyata, agama yang satu tidak sama dengan agama yang lainnya. “Untuk itulah, kami butuh masukan dari masyarakat sebanyak-banyaknya, demi untuk lebih menyempurnakan RUU tersebut, sebelum disahkan,” katanya.

Sementara itu, Tri Prasetyo SH, MH, menandai, dalam tahun politik ini suhunya semakin memanas, ditengarai munculnya politik berbasis identitas dan golongan. Demikian¬†juga soal teknologi komunikasi disalahgunakan. SARA dipakai untuk kepentingan politik, dan negara terancam dis-integrasi bangsa. Semua itu sudah lama menjadi keprihatinan Gereja, bukan sekejap, tapi sudah lama dipikirkan. “Gereja minta negara hadir, untuk mengatasi semua golongan,” tuturnya.

Ditambahkan, sekarang ini banyak problem yang dihadapi, misalnya perlu diwaspadai, kecepatan teknologi tidak bersekat, masalah kemiskinan, dan lain-lain yang makin kompleks. Maka, berbagai regulasi yang dilakukan pemerintah haruslah yang pro rakyat. Demikian juga Pancasila harus jadi kebiasaan hidup sehari-hari. Gereja dan umatnya, selalu mendukung pemerintah untuk membasmi hoax, ujaran kebencian, situs-situs pemecah belah, dan lain-lain, harus dilawan. “Gereja harus hadir yang relevan,” katanya.

Selesai mendapatkan masukan, peserta yang hadir pun diajak diskusi. Rata-rata peserta dari tokoh-tokoh masyarakat, tidak sepakat dengan judul RUU Pesantren. Mereka menggugat, seharusnya tegas, diberi judul “RUU Agama” yang bersifat universal. Lalu Pesantren masuk dalam salah satu draft di dalamnya. Mereka yang membuat RUU, tidak ahli dalam agama lain. Misalnya istilah Sekolah Minggu umat Kristiani, baik untuk anak-anak dan remaja, langsung diterjemahkan dalam kata leterleg “sekolah”. Jadi ditafsirkan sekolah formal atau nonformal. Padahal, meski istilahnya sekolah, itu adalah bagian dari peribadatan, dan bukan sekolah dalam arti yang sebenarnya.

“Itu baru satu contoh, dari umat Kristiani saja, bagaimana dengan Budha, Hindu, Konghucu, dan lain-lain. Oleh karena itu, para ahli agama lain, perlu diajak diskusi dan rembugan,” tutur beberapa penanya yang memberikan masukan. Maka supaya sempurna, hasil RUU nanti, kegiatan serupa akan diperluas untuk mendapatkan masukan dari masyarakat luas. (Stiva)

Foto: Obyektif.com/Stiva)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here