Beranda Hot News Meragukan, Hasil Audit BPK atas Proyek Alun-alun

Meragukan, Hasil Audit BPK atas Proyek Alun-alun

160
0
BERBAGI

PURWOREJO, (Obyektif.com) – Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap hasil Proyek Alun-alun Purworejo senilai Rp 11,3 miliar yang menyebut progres pekerjaan pelaksana proyek itu, sudah mencapai sebesar 90 persen, dinilai sangat meragukan.

Menurut Ketua LSM Purworejo Peduli Masyarakat Jelata (Popimata), Hery Priyantono, hasil audit BPK adalah solusi untuk mengetahui sejauh mana kerugian daerah atas tidak rampungnya proyek Alun-alun Purworejo.

“Kami heran dan merasa aneh mendengar progres pemborong Proyek Alun-alun yang dikeluarkan BPK bisa mencapai angka 90 persen. Ini tidak masuk akal,” ujar Hery ketika diwawancara Obyektif.com di Purworejo, belum lama ini.

Dari sepengetahuannya, biasanya BPK sangat teliti, cermat, akurat, profesional dan akuntabel jika melaksanakan tugasnya di lapangan. “Dari pengalaman, saya sering mendengar contohnya, proyek A dinilai menyalahi administrasi oleh BPK, padahal kasat mata proyek itu terpenuhi seluruh strukturnya. Ternyata diketahui proyek itu memang tidak memenuhi spesifikasi proyek, lalu dinilai melanggar administrasi. Tapi jika melihat hasil Proyek Alun-alun, anak kecil saja tahu dan bisa melihat kalau memang banyak bagian yang tidak selesai,” sergahnya.

Meski dia mengaku tidak mengetahui persis bagaimana aspek yang menjadi obyek penilaian pihak BPK, namun dia merasa tidak adil jika BPK memberikan penilaian 90 persen yang telah berhasil diselesaikan oleh pelaksana proyek Alun-alun Purworejo.

“Jangan sampai masyarakat menilai BPK tidak lagi independen. Karena hasil audit BPK sangat diharapkan masyarakat untuk mendapatkan “haknya” atas kinerja Pemkab Purworejo. Namun ternyata hasil audit BPK diduga kuat menyimpang, dari kenyataan di lapangan,” tandas Hery.

Pemberian prosentasi ini, juga berdampak besar terhadap nominal atau uang rakyat. “Sejak awal persoalan Proyek Alun-alun sudah menjadi kontroversi, dari prosesnya yang harus memaksa PKL berjualan di bahu jalan, tidak rampungnya pekerjaan proyek, adanya perbedaan hitungan pekerjaan hingga munculnya hasil audit BPK,” beber Hery.

“Saya pribadi saja sudah tidak yakin saat mendengar Pemkab Purworejo mengatakan bahwa pekerjaan proyek Alun-alun tidak selesai dan hanya dinilai pelaksana mengerjakan 80-an persen dan lalu diputus kontrak. Lha ini malah BPK menilai proyek itu selesai pada angka 90 persen,” lanjutnya.

Akibat dari hasil audit BPK tersebut, menghasilkan rekomendasi agar Pemkab Purworejo mengembalikan dana kepada pemborong sebesar Rp 900 juta-an. “Saya atas nama warga Purworejo tidak rela jika dari kas daerah Purworejo harus mengembalikan uang sebesar itu kepada sebuah perusahaan yang tidak mampu menyelesaikan kewajiban kontraknya, yakni tak mampu merampungkan pekerjaan Proyek Alun-alun Purworejo. Itu uang rakyat Purworejo, dan kami tidak terima,” tegas Hery.

Kepada kalangan DPRD setempat, Hery meminta agar dewan benar-benar mengemban amanah warga Purworejo. “Kami minta DPRD jangan mengijinkan Pemkab Purworejo untuk mengeluarkan dana rakyat itu. Lebih baik minta BPK untuk mengaudit kembali proyek Alun-alun Purworejo,” pintanya. (M. Fauzi).

Foto: Ketua LSM Popimata, Hery Priyantono. Meragukan hasil audit BPK. (Foto: M Fauzi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here