BERITA TERKAIT

»  MARAK, PENJUALAN IJAZAH ASPAL

»  NUNUNG MELINTASI SELAT MALAKA

»  HOTEL SANTIKA TMII, MENJARING MIMPI

»  HAKIM MENANGIS LIHAT KETIDAKADILAN

»  PERJALANAN MENGADU NASIB DI HONGKONG

»  ALFAMART PEDULI KORBAN BANJIR LEBAK

»  PROGRAM BBM BERSUBSIDI PERTAJAM PERBEDAAN KELAS

»  LISTRIK MATI, PLN DIDEMO

»  BEASISWA KEPERAWANAN

»  ALFAMART LAYANI PULSA LISTRIK

Mencemaskan, masalah penanganan kemiskinan dan pengangguran di Jawa Tengah. Tercatat, sampai tahun  2011 ini, kemiskinan dan pengangguran  masih menjadi masalah mendesak yang sulit diatasi. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Demikian  Obyektif Cyber Magazine, mengumpulkan bahan-bahan  dari berbagai sumber yang layak dipercaya, baru-baru ini.

Dijelaskan, dari 17 isu strategis yang masuk dalam rancangan kerja pada tahun 2011, kemiskinan dan pengangguran tetap mengemuka sebagai kasus yang lebih mencemaskan. Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah, Heru Setiadi, menjelaskan, jumlah penduduk miskin di provinsi ini masih tinggi, yakni sekitar 5,72 juta jiwa.

“Oleh karena itu, menurut dia, tahun  2011 ini, jumlah penduduk miskin ditargetkan bisa diturunkan 15,49 persen atau sekitar 800 ribu jiwa dibanding tahun sebelumnya,” tuturnya.

Disamping masalah kemiskinan, angka pengangguran di Jawa Tengah juga masih cukup tinggi. Sesuai data tahun 2010 lalu, angka pengangguran masih mencapai 1,25 juta jiwa. “Karenanya, tahun 2011 Pemprov Jawa Tengah menargetkan penurunan angka pengangguran menjadi hingga 7,31 persen," tambahnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, berbagai isu strategis yang masih mengemuka antara lain sarana dan prasarana pendukung struktur industri serta daya saing industri kecil dan menengah yang relatif rendah. Selain itu, juga bidang pemanfaatan energi alternatif yang terbarukan yang belum optimal, serta ketahanan pangan melalui ketersediaan cadangan pangan dan perbaikan distribusi pangan yang perlu ditingkatkan.

Termasuk di dalamnya, tingkat kesejahteraan petani yang masih rendah serta perlunya upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan yang bertumpu pada sistem agrobisnis. Untuk itu, terdapat sejumlah kebijakan ekonomi yang disiapkan untuk menghadapi berbagai isu strategis yang menjadi tantangan  tahun 2011 ini.

Beberapa hal strategis itu seperti peningkatan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta kewirausahaan, pengembangan berbagai potensi produk unggulan serta diversifikasi produk, dan peningkatan ketahanan pangan. Sebab, pada 2011 ini, Jawa Tengah menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen, atau naik 1,3 persen dibanding pertumbuhan ekonomi tahun 2010 yang mencapai 4,7 persen.

"Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar itu, diperlukan investasi sekitar Rp 92, 288 triliun, serta akurasi pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan tahun depan," ujarnya. (aries)

------------------------------------------------

RENDAH, STANDAR KEMISKINAN RI

Standarisasi garis kemiskinan di negeri kita, menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dinilai terlalu rendah dibandingkan dengan Negara kawasan Asia Tenggara lainnya, yakni hanya sekitar US$0,8 per hari atau sekitar Rp 7.000 per hari.

Menurut Latif Adam, Peneliti Pusat Penelitian LIPI, mengatakan, standar garis kemiskinan yang selama ini digunakan Badan Pusat Statistik dalam menghitung angka kemiskinan di Indonesia terlalu rendah, yakni rata-rata nasional hanya sebesar Rp 211.726 per bulan atau sekitar Rp 7.000 per hari (data 2010).

Sementara Negara regional lain, seperti Vietnam, sudah menggunakan garis kemiskinan versi Bank Dunia yang sebesar US$2 atau sekitar Rp 18.000 per hari. “Kalau kita adopsi garis kemiskinan US$2 per hari, seperti Vietnam dan Negara Asia Tenggara lain, tingkat kemiskinan Indonesia bisa meledak jadi 42% dari total populasi,” ujarnya dalam wawancara belum lama ini.

Menurutnya, ada dua versi garis kemiskinan yang dikeluarkan BPS saat ini. Yakni garis kemiskinan di kota sebesar Rp 232.989 per bulan dan garis kemiskinan di desa Rp 192.354 per bulan.

Standar perhitungan yang rendah ini, lanjutnya, menyebabkan angka kemiskinan makro 2010 sebesar 31,02 juta orang atau 13,33% dari total populasi, kurang mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Untuk itu, LAtif mengingatkan pemerintah untuk menjadikan data jumlah penduduk hamper miskin (near poor) yang sebesar 29,38 juta orang sebagai peringatan. Sebab, mereka yang masuk kategori ini sangat rentan terdegradasi masuk kategori miskin akibat kenaikan harga pangan.

Pasalnya, lanjut Latif, seperti halnya penduduk miskin, struktur pengeluaran rumah tangga penduduk hampir miskin masih terkonsentrasi pada konsumsi pangan. Apabila, mereka semua jatuh miskinakibat inflasi, maka jumlah penduduk miskin Indonesia bisa bertambah menjadi 60,4 juta orang.

“Penduduk near poor ini orang-orang yang memiliki pendapatan sedikit di atas garis kemiskinan dengan toleransi sekitar 5%. Ini warning bagi pemerintah,” ujarnya.

Karakteristik kemiskinan

Menko perekonomian Hatta Rajasa mengatakan dalam upaya mengentaskan kemiskinan, pemerintah mengaku telah memperhatikan karakteristik kemiskinan yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia.

“Kita harus meng-attack langsung pada kantong-kantong kemiskinannya. Jadi spesifik daerah berbeda-beda. Misalnya, perprovinsi itu terdata. Maka harus ada kbijakan-kebijakan khusus. Kita harus menyediakan alokasi dana khusus perlindungan social missal DAK-nya (dana alokasi khusu) harus fokus pada kantong-kantong kemiskinan itu,” ujarnya kemarin.

Menurut dia, program pemerintah seperti misalnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, sudah cukup efektif mengatasi kemiskinan dan akan tetap diteruskan. Selain itu, koridor ekonomi yang saat ini sedang intensif dipromosikan juga diharap dapat mempercepat penurunan kemiskinan.

Sebelumnya, Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto mengatakan kebijakan pengentasan kemiskinan tidak bisa dipukul rata untuk seluruh daerah.

“Program penanggulangan kemiskinan kita seragam di seluruh Indonesia. Nggak salah, tapi akan lebih baik jika kedepannya, kita pikirkan karakteristik, misalnya penyebab kemiskinan di desa yang lebih tinggi daripada di kota. Idealnya kebijakan untuk daerah pedesaan dibedakan dengan perkotaan,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Pertanyaannya sekarang: Kita mau memakai standar yang mana? Versi pemerintah atau WHO. Itulah. (aries - dari berbagai sumber)