Beranda Hot News Para Wartawan Desak Wali Kota Langsa Diperiksa

Para Wartawan Desak Wali Kota Langsa Diperiksa

110
0
BERBAGI

Langsa, (Obyektif.com) – Puluhan wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik yang bertugas di Kota Langsa sekitarnya melakukan aksi pembaikotan terhadap pemerintah Kota Langsa di bawah kepemimpinan Usman Abdullah dan Marzuki Hamid, di Tribun Lapangan Merdeka, Langsa, Aceh, baru-baru ini. Pemerintah Kota Langsa di bawah kepemimpinannya dinilai tidak pantas didukung menjadi Walikota Langsa ke depan. Pasalnya dalam kepemimpinan mereka dianggap tidak pernah menghargai dan melecehkan insan pers dalam tugas jurnalistiknya. Demikian dikatakan kordinator aksi, Yoesdinoer, kepada sejumlah media di Langsa.

Dikatakannya, Walikota Langsa telah mempraktikkan metode pecah belah yang men-dikotomi para insan pers serta memprioritaskan beberapa oknum wartawan tertentu. “Walikota Langsa alergi terhadap kritikan dari kalangan insan pers terhadap jalannya roda pemerintahan, padahal, sebagai pemimpin Pemerintah Kota Langsa harus peka dan dapat menerima kritikan yang bertujuan untuk perbaikan dikemudian hari,” ujarnya. Ia juga meminta , Hendaknya Pemerintah Kota Langsa harus dapat mempertanggungjawabkan anggaran belanja pada bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kota Langsa dan lainnya, karena diduga terindikasi adanya praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam penggelolaan anggaran dimaksud.

Oleh karena itu para Wartawan dari berbagai media cetak maupun elektronik akan memboikot segala bentuk pemberitaan Pemerintah Kota Langsa di bawah kepemimpinan Walikota Usman Abdullah, SE dan Wakil Walikota Drs. Marzuki Hamid, MM. Para insan pers juga meminta kepada aparat Penegak Hukum di Kota Langsa agar dapat mengusut dugaan penyimpangan sejumlah anggaran pembangunan yang bersumber dari APBN, APBA, dan APBK Langsa.

Adapun penyimpangan tersebut di antaranya, dana proyek Detail Engenering Design (DED) senilai Rp 134 miliar rupiah bersumber dari APBN tahun 2016 yang telah dipergunakan dengan tidak melalui proses pembahasan di DPRK Langsa (“proyek pencitraan”). Di mana penggunaan anggaran dimaksud tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang penggelolaan keuangan daerah, dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang penggelolaan keuangan daerah. Begitu juga dengan dana proyek pembangunan prasarana dan sarana pelabuhan terminal Ferry Kuala Langsa senilai Rp 2,4 miliar rupiah yang bersumber dari APBK Langsa tahun 2013.

Selain itu Aparat penegak Hukum didesak agar mengusut penggunaan anggaran belanja pada bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kota Langsa dari tahun 2012 hingga sekarang, juga soal yang lain. Misalnya, pengadaan tanah untuk prasarana umum/publik Kota Langsa sebesar Rp. 2.906.155.000 di Gampong Gedubang Aceh, Kecamatan Langsa Baro. Sedangkan untuk Tanah Gampong Kapa Kecamatan Langsa Timur sebanyak RP. 7.122.917.300. Juga untuk di Gampong Alur Dua Kecamatan Langsa Baro sebesar Rp. 5.945.741.800 yang bersumber dari APBA dan OTSUS tahun 2013.Begitu juga  sejumlah penyimpangan lainnya selama masa jabatan Walikota Langsa Usman Abdullah,SE dan Drs. Marzuki Hamid. Walikota dan wakilnya, ketika dihubungi Obyektif.com, untuk dikonfirmasi, tidak bersedia memberikan keterangan apapun. (Mustafa Rani).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here