Beranda Bisnis Online Pemerintah & Sebagian Masyarakat Dinilai Tak Paham Taksi Online

Pemerintah & Sebagian Masyarakat Dinilai Tak Paham Taksi Online

57
0
BERBAGI

SEMARANG, (Obyektif.com) – Pemerintah dan sebagian masyarakat kita, dinilai tidak paham soal taksi online. Mereka menganggap, taksi online sama dengan taksi non-online. Sehingga pemerintah mempersyaratkan, tetek bengek aturan, yang semuanya mengacu pada taksi non-online. Hal itu diperparah, pemerintah dalam mengambil keputusan penting, selalu minta pendapat pihak Organda, yang jelas membela taksi non-online.

Contoh mereka tak paham, misalnya dalam hal memberlakukan tarif, digunakan aturan tarif atas dan tarif bawah untuk taksi online. Padahal driver taksi online, pendapatannya, tidak bergantung pada “uang tarikan” dari penumpang, seperti taksi tradisional. Tetapi mengejar bonus. Misalnya Gocar, jika mendapatkan 12 tarikan dalam satu hari, artinya dapat 12 point, akan mendapatkan bonus Rp.300rb. Maka bagi driver taksi online, tidak mementingkan berapa besar pendapatan hari itu, tapi akan berpikir berapa kali tarikan diperoleh hari itu, untuk mengejar target jumlah pointnya.

Tarif kecil dan murah pun tidak masalah, sudah ada yang mengatur sistemnya, yaitu pihak operatornya. Selanjutnya mereka akan mengumpulkan point. Tidak masuk target point pun, mereka akan tetap dapat bonus. Jadi dengan bonusnya saja, misalkan driver taksi online dapat nutup 20 hari target, dari satu bulan yang dilakoninya, maka pointnya dapat 20 X 300rb = Rp.6jt. “Jadi kenapa harus mempermasalahkan tarif untuk penumpang. Sifat dan jenisnya saja, sudah jelas beda. Kok mau dipaksa disamakan, aneh kan?” tutur Bagas, salah satu driver taksi online di Semarang, ketika diwawancara obyektif.com, belum lama ini.

Ketidakpahaman yang lain, taksi online yang usaha perseorangan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi IT, diminta jadi perusahaan taksi tradisional. Ada perusahaannya (PT), ada poolnya, bahkan sampai harus ada tulisannya: Taksi. Padahal dalam era sempitnya lapangan kerja, adanya taksi online membuka lapangan kerja bagi ribuan penduduk di satu kota. Mereka menggunakan mobil pribadi dan tidak menambah jumlah mobil yang ada di sebuah kota. Mereka juga membayar pajak mobilnya. Bayangkan saja seorang juragan taksi tradisional, ketika mau buka di kota Semarang saja, langsung mendatangkan sampai 100 taksi baru. Jelas akan menyesaki kota. Hasilnya juga masuk kantong juragan perseorangan. Itu baru satu perusahaan. Kalau ada 5 perusahaan taksi tradisional, berapa jumlah armada baru di suatu kota.

Di samping itu, pemerintah belum pernah survey, pada keinginan masyarakat, apakah membutuhkan kehadiran taksi online apa tidak? Hampir seluruh masyarakat sekarang ini suka dengan taksi online, karena bersih, murah, aman dan terkontrol. Bahkan hebatnya, pengontrolan driver taksi online malah dari penumpangnya. Begitu selesai diantar, ada lima bintang yang disediakan, untuk diklik penumpang dari hp nya sendiri. Kalau misal hanya diklik satu bintang, driver taksi online akan diperingati keras. Kalau terjadi 3X hal seperti itu, bisa dipecat. Maka otomatis, driver akan selalu sopan dan memberikan pelayanan yang maksimal. Hal seperti ini jelas tidak ada di taksi tradisional.

Namun harus diakui, taksi online memang belum jelas legal formalnya, sehingga sering dituduh sebagai taksi ilegal. Namun karena dibutuhkan masyarakat, seharusnya pemerintah membantu keberadaannya, tetapi tidak harus menyamakannya dengan taksi tradisional, karena mereka berbasis aplikasi. Kemajuan teknologi tidak bisa dibendung atau dilawan, tetapi harus disikapi dengan bijak. Kepada beberapa kepala daerah yang menolak kehadiran taksi online di daerahnya, dengan alasan melindungi, hanya satu pertanyaan diajukan: Sudahkah Anda belajar teknologi IT? Jangan sampai dikatakan gaptek, susah kan? (Wisnu Dewabrata).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here