Beranda Sastra Budaya Pemprov Dinilai Keliru Tafsirkan UU Kebudayaan

Pemprov Dinilai Keliru Tafsirkan UU Kebudayaan

381
0

SEMARANG, (Obyektif.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai keliru dalam menafsirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan Lembaga Wali Amanat (LWA), namun pemprov justru memfasilitasi pendirian Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN).

Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) Gunoto Saparie mengatakan, salah satu poin yang memberikan harapan dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan antara lain penegasan paradigma baru tentang sudut pandang pembiayaan dan alternatif sumber pendanaan.

Regulasi tersebut membuka ruang partisipasi masyarakat, baik perorangan maupun korporasi, untuk ambil bagian membantu pendanaan kegiatan pemajuan kebudayaan kabupaten/kota dan provinsi, melalui pembentukan LWA, sehingga berjalan secara berkesinambungan. LWA dibentuk mengacu kepada Perpres Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian.

“Lembaga ini bertugas mengelola dan menyalurkan aset finansial yang bersumber dari orang atau lembaga, termasuk APBN dan APBD yang difokuskan kepada 10 objek pemajuan kebudayaan. Selain tradisi lisan, juga manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, permainan rakyat, dan olah raga tradisional,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Gunoto, ia terkejut ketika Sekretaris Daerah Jateng Dr Ir Sri Puryono KS MP menyurati para bupati/walikota se-Jateng agar menugaskan sekretaris daerah kabupaten/kota didampingi ketua SKPD yang membidangi kebudayaan dan ketua dewan kesenian setempat mengikuti rapat koordinasi di Semarang tentang pembentukan KSBN daerah masing-masing.

Dalam surat berkop Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah bernomor 003/000447 tertanggal 8 Januari itu, Sri Puryono yang juga Ketua Umum KSBN Jateng menyebutkan dasar pembentukan KSBN adalah Undang-undang Pemajuan Kebudayaan.
“Padahal dalam regulasi itu tidak tersurat secara eksplisit mengenai amanat pembentukan KSBN tersebut,” tandasnya.

Menurut Gunoto, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyusun rencana induk pemajuan kebudayaan. Rencana induk ini merupakan amanat dari Undang-undang Pemajuan Kebudayaan itu. Dalam menyusun rencana induk ini, Kemendikbud menghimpun peta kebudayaan mulai dari tingkat kabupaten/kota. Hal itu karena kabupaten/kota bersentuhan langsung dengan setiap unsur kebudayaan.

Gunoto mengingatkan, peta yang didapatkan dari kabupaten/kota berisi data, fakta, permasalahan, serta usulan penyelesaian yang dapat dilakukan untuk memajukan kebudayaan. Peta tersebut selanjutnya dirumuskan di tingkat provinsi dengan melibatkan perguruan tinggi.

Rumusan di tingkat provinsi dibawa ke Kongres Nasional Kebudayaan yang akan berlangsung pada semester dua di tahun 2018. Hasil rumusan pada Kongres Nasional Kebudayaan akan menjadi peraturan pemerintah (PP) yang ditargetkan selesai tahun 2019.

Pengelolaan kebudayaan, tambah dia, memang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat (kementerian) maupun daerah (pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota). Akan tetapi, ternyata dalam regulasi itu disebut pula bahwa kementerian dalam pengelolaan budaya harus lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Bahkan, dalam diplomasi budaya, secara eksplisit disebut dilakukan pemerintah dan masyarakat.

“Sedangkan peran serta masyarakat adalah memberikan masukan lisan dan tertulis dalam penyusunan kebijakan kebudayaan,” tandasnya. (Aries Kunarto MK).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here