Beranda Hot News Sejumlah Amanat UU Kebudayaan Belum Terealisasi

Sejumlah Amanat UU Kebudayaan Belum Terealisasi

75
0

SEMARANG, (Obyektif.com) – Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) menaruh perhatian serius atas belum terealisasinya sejumlah amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang telah disahkan oleh DPR kurang lebih setahun lalu. Penyusunan UU Pemajuan Kebudayaan telah melewati proses panjang selama 35 tahun, pertama kali diusulkan tahun 1982 dengan judul RUU Kebudayaan.

Ketua Umum DKJT, Gunoto Saparie, mengatakan, sejumlah amanat UU Pemajuan Kebudayaan itu antara lain pembentukan sistem pendataan kebudayaan terpadu sebagai acuan data utama dalam seluruh upaya pemajuan kebudayaan. Selain itu, juga penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah dan strategi kebudayaan yang melibatkan masyarakat secara luas, sehingga dapat mencerminkan aspirasi masyarakat Indonesia secara utuh.

“Oleh karena itu yang tidak kalah penting adalah pembentukan lembaga dana perwalian untuk pemajuan kebudayaan sebagai salah satu sumber pendanaan kegiatan kebudayaan alternatif yang dapat diakses oleh masyarakat,” paparnya.

Menurut Gunoto, mengacu kepada ketentuan dalam UU Pemajuan Kebudayaan, seluruh peraturan turunan harus sudah selesai disusun dalam jangka waktu dua tahun setelah UU Pemajuan Kebudayaan diundangkan. Dalam hal ini ada  beberapa peraturan turunan yang harus segera disusun pemerintah.
“Pasal 15 UU Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan tentang pentingnya Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu,” tandasnya.

Gunoto mengingatkan juga tentang pasal 16 sampai dengan 40 yang menyebutkan perlunya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan. Sedangkan dalam pasal 14 dicantumkan keharusan adanya Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. Begitu juga perlunya Peraturan Pemerintah tentang Penghargaan, Fasilitas, dan Insentif Pemajuan Kebudayaan seperti disinggung dalam pasal 50, 51, dan 52.

“Tidak boleh dilupakan pula pasal 38 yang mengamanatkan perlunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin dan Pembagian Manfaat atas Pemanfaatan Komersial Objek Pemajuan Kebudayaan oleh Asing dan Industri Besar,” tambahnya.

Gunoto mengajak para seniman dan budayawan mengawal implementasi UU Pemajuan Kebudayaan dan memantau proses penyusunan turunan dari regulasi tersebut. Dalam hal ini DKJT mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud yang melakukan sosialisasi UU Pemajuan Kebudayaan kepada para pemangku kepentingan kebudayaan, pelokakarya penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah bagi seluruh kabupaten/kota dan provinsi sebagai persiapan penyusunan strategi kebudayaan.

“Selain patut diapresiasi pula langkah Ditjen Kebudayaan dalam penyempurnaan data pokok kebudayaan sebagai fondasi sistem pendataan kebudayaan terpadu. Bahkan penyusunan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan tak terlepas dari kerja keras Ditjen Kebudayaan,” ujarnya. (Sigit Winarno)

(Foto: Koleksi pribadi Gunoto Saparie)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here