Seniman Pesimis UU Kebudayaan

Seniman Pesimis UU Kebudayaan

BERBAGI

SEMARANG, (Obyektif.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu segera memasyarakatkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan kepada segenap aktivis kebudayaan, seniman, dan budayawan di wilayah Jateng. Hal ini karena banyak para seniman dan budayawan Jateng yang masih gamang, pesimis, dan belum memberikan sambutan positif terhadap regulasi baru tersebut.

Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) Gunoto Saparie kepada Obyektif.com mengatakan, seharusnya para seniman dan budayawan Jateng menanggapi positif terhadap UU Pemajuan Kebudayaan. Apalagi, meskipun masuk dalam program legislasi nasional 2016, UU yang intinya mengatur, mengembangkan, dan memelihara nilai-nilai kebudayaan nasional, mengalami proses selama 35 tahun.

“RUU Kebudayaan itu diajukan pemerintah sejak 1982 dan baru disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI 27 April lalu. Ini berarti membutuhkan waktu yang sangat lama dan perjuangan panjang,” katanya seraya menambahkan, Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ini terdiri atas sembilan bab dan 61 pasal.

Menurut Gunoto, paling tidak ada sembilan manfaat yang diperoleh masyarakat dari pokok-pokok bahasan atau norma-norma saat RUU ini disahkan menjadi UU. Yakni, kebudayaan sebagai investasi bukan biaya, sistem pendataan kebudayaan terpadu, pokok pikiran kebudayaan daerah, strategi kebudayaan, rencana induk pemajuan kebudayaan, dana perwalian kebudayaan, pemanfaatan kebudayaan, penghargaan, dan sanksi.

Ketua DKJT Jateng itu berpendapat, lahirnya regulasi baru tentang kebudayaan ini menjadi peluang baik bagi seniman atau pegiat budaya dalam melakukam peningkatan kreativitas. Sudah waktunya para pegiat budaya Jateng untuk secara sama-sama mendukung keberadaan undang-undang ini dengan menunjukkan profesionalisme.

“Regulasi ini cukup penting dalam mendorong lahir dan tumbuhnya karya-karya seni budaya. Hal ini diharapkan memperkuat pemajuan kebudayaan, meningkatkan akses masyarakat terhadap proses dan produk kebudayaan yang meluas, merata, dan berkeadilan,” tandasnya.

Namun, lanjut Gunoto, kalau sosialisasi Undang-undang Pemajuan Kebudayaan ini kurang mendapatkan perhatian serius, yang terjadi justru sinisme dan pesimisme di kalangan seniman dan budayawan. Upaya pengembangan kebudayaan untuk membangun karakter, meningkatkan ketahanan, dan kesejahteraan bangsa, menjadi terkendala. (Aries Kunarto MK)

 

izzaweb
BERBAGI