SOEKARYADI ARDIE GENCARKAN BIOETANOL Ditulis Oleh :Agam Teguh Murtono, Pada Tanggal : 20 - 09 - 2011 | 02:44:14
 BERITA TERKAIT Semarang harus bangga punya seorang Soekaryadi Ardie. Betapa tidak. Saat pemerintah ribut ingin membatasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi rakyatnya, lelaki yang tinggal di Gedawang, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah ini, sudah lama gencar mengkampanyekan penggunaan BBM alternatif, ramah lingkungan, Bioetanol, yang berbahan bakar singkong.
Tidak main-main, dia sudah berhasil merintis industri rumahan bioetanol yang tersebar di 6 kabupaten di Jawa Tengah yaitu di Kabupaten Kendal, Pati, Blora, Banjarnegara,Tegal, dan Purbalingga.Tidak hanya itu saja,dia juga memproduksi kompor bioetanol, dan masyarakat yang membutuhkan bisa membelinya. Disamping itu, Soekaryadi juga mendirikan koperasi untuk keperluan mengelola semuanya.
Lalu bagaimana sepak terjang lelaki “pendekar lingkungan” ini? Berikut penuturannya ketika diwawancara wartawan Obyektif Cyber Magazine Biro Semarang, Agam Teguh Murtono di tempat kediamannya, baru-baru ini. “Salah satu kontributor peningkatan efek emisi gas rumah kaca adalah penggunaan BBM yang berasal dari fosil,” begitu dia memulai penjelasannya.
Akibatnya, penggunaan BBM alternatif terbarukan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan terabaikan. Bahkan selama ini, upaya sosialisasi dirasa hanya setengah hati. Terbukti, masyarakat tetap menggunakan BBM yang bersubsidi sebagai pilihan. “Peralihan penggunaan minyak tanah ke gas elpiji merupakan langkah penghematan serta mengatasi krisis energi, tetapi bukan pilihan yang bijak bila ada solusi lain yang dapat ditempuh,” ujar Soekaryadi Ardie, yang juga Ketua Koperasi Prima Bioenergi Indonesia (Kopbindo) Jawa Tengah.
Berangkat dari peluang dan kesempatan itu, Kopbindo memulai usaha produksi BBM alternatif berbahan baku singkong, Bioetanol, dan kemudian diberi nama “Mitanol”. Berbentuk cair, aman, tidak mudah meledak, hemat, dan ramah lingkungan. Sekarang, sudah ada 6 pabrik industri rumahan yang berhasil didirikan di 6 kabupaten, serta melibatkan 30 kabupaten/kota di Jawa Tengah sebagai agen pemasarannya. Tercatat, 50% jaringan pemasaran tersebar hingga ke tingkat desa.
Pabrikan ini mengolah singkong yang dibeli dari masyarakat sekitar (plasma) yang menjadi mitra binaan Kopbindo. Selain memproduksi bioetanol, Kopbindo juga menggandeng pengrajin kompor minyak tanah yang sempat gulung tikar, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, dengan memberikan pelatihan. Mereka diarahkan untuk memproduksi kompor bioetanol, guna disebarkan ke masyarakat. Manfaat kerjasama antara petani dan pengrajin ini, sebagai langkah menuju masyarakat mandiri energi dan sekaligus mandiri di bidang ekonomi.
Kopbindo Jawa Tengah sebagai jaringan pemasaran sejak tahun 2009 menggunakan metoda pemasaran tradisional. Hingga saat ini masih membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menjadi agen di tingkat kabupaten/kota. Administrasi pengganti atribut dan sample produk barang untuk tingkat kabupaten sebesar Rp 1.500.000, Tingkat Kecamatan Rp 1.000.000, dan tingkat Desa/Kelurahan Rp 500.000.
Ditambahkan, harga jual bioetanol tingkat konsumen Rp 7.000/liter, harga dasar produksi Rp 5.850/liter. Selisih harga, dibagi untuk 4 pos. Harga kompor bervariasi mulai Rp 80.000 s/d Rp 150.000. Penggunaan 1 liter “Mitanol” dapat digunakan memasak terus menerus selama 5-6 jam. Dengan citarasa masakan asli, dan tidak merusak unsur struktur warna dan kandungan gizi.
Nah, bagi mereka yang berminat ingin memasarkan, bisa menghubungi Kantor pemasaran Kopbindo Jawa Tengah Jl. Watukaji Raya No. 9 Gedawang, Banyumanik-Kota Semarang. Telepon ( 024 ) 70658565. Sekaligus promosi ah, hehehe….(Agam Teguh Murtono).
-------------------------------------------------------------------------
MANFAAT BIOFUEL BAGI MASYARAKAT
Guna menunjang program pemerintah dalam rangka meningkatkan penggunaan energi terbarukan, pengembangan dan pendayagunaan biofuel atau bioetanol, dengan bahan baku yang terdapat di pedesaan merupakan upaya yang sangat tepat. Pengembangan biofuel juga akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat.
Penggunaan bioetanol dapat menggantikan penggunaan minyak tanah untuk kompor.Juga bisa sebagai pengganti bahan bakar kendaraan bermotor. Demikian disampaikan Kepala Biro Humas Setda Jateng, Agus Utomo, baru-baru ini, usai mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Energi bersama Gubernur Bibit Waluyo, di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kompleks Madukoro, Semarang, Jawa Tengah.
Dikatakan, untuk memacu pengembangan biofuel, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden RI No. 5 tahun 2005, tentang Kebijakan Energi Nasional yang menyatakan pengembangan biofuel bisa menyediakan minimal 5% dari kebutuhan energi nasional.
“Untuk menyukseskan kebijakan tersebut, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan pengembangan desa mandiri energi di Jawa Tengah. Kegiatan ini diwujudkan dengan pembangunan demplot pengolahan biofuel di Kabupaten Banjarnegara dan Blora,” katanya.
Sementara itu, lanjutnya, pengembangan biofuel di Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan di Desa Karangkemiri, Kecamatan Wanadadi dengan menggunakan bahan baku salak afkir atau salak yang tidak layak dijual. Dijelaskan, dalam pengembangan tersebut Dinas ESDM Provinsi Jateng memberikan bantuan berupa mesin produksi/pengolah perkapasitas 300 liter per hari dengan bahan baku sekitar tiga ton salak afkir. Penerima bantuan adalah kelompok pemuda Desa Karangkemiri, yang selanjutnya akan mengelolanya. Biofuel atau bioetanol yang dihasilkan dari desa ini, katanya, memiliki kadar etanol lebih dari 80% dan digunakan oleh masyarakat desa tersebut.
Dijelaskan, penggunaan biofuel yang diproduksi di desanya sendiri memberikan keuntungan, sebab biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan energi lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan minyak tanah. Karena harga biofuel Rp 6.000 per liter atau lebih rendah dibandingkan harga minyak tanah antara Rp 8.000 sampai dengan Rp 10.000, per liter. Dengan demikian desa tersebut akan menjadi desa yang dapat memenuhi kebutuhan energi secara mandiri atau menjadi desa mandiri energi.
Dikatakan, dengan potensi salak sebanyak 162,48 ton per tahun, yaitu berasal dari Kecamatan Madukara sebanyak 135,95 ton per tahun, dan Kecamatan Banjarmangu sebanyak 26,52 ton per tahun, menjadikan, pengembangan biofuel di Kabupaten Banjarnegara mempunyai potensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang cukup tinggi.
Bagi petani penghasil salak, jelas, akan memperoleh tambahan pendapatan dari hasil penjualan salak afkir, yang seharusnya dibuang, bisa dimanfaatkan lagi. Sedangkan bagi pembuat atau pengembang biofuel akan memperoleh usaha baru, dan bagi pemerintah akan memperoleh tambahan pendapatan asli daerah.
“Oleh karena itu ke depan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara akan terus mengembangkan biofuel dengan bahan baku salak afkir. Termasuk membuka peluang bagi investor swasta untuk bersama-sama mengembangkan penyedian biofuel tersebut,” katanya mengakhiri pembicaraan. (Agam Teguh Murtono).
-------------------------------------------------------------------
PROGRAM GO GREEN
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan meningkatkan kualitas dan menanggulangi kerusakan lingkungan melalui program “Menuju Indonesia Hijau” (MIH). Program ini dilaksanakan Karena tutupan hutan dan vegetasi pada kawasan yang memiliki fungsi lindung tidak proporsional. Dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) yang diadakan belum lama ini di Jakarta, disebutkan, MIH merupakan instrumen pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan konservasi dan perubahan iklim yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2006 yang lalu.
Dalam siaran pers, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta mengatakan, "Segera hadir, program MIH plus yang lebih sederhana dan terukur, serta mengapresiasi upaya inovatif seperti Taman Kehati, Kampung Iklim, dan Perlindungan Mata Air," jelasnya. Program MIH plus ini juga akan menambah satu aspek kerja, yaitu aspek inovasi, yang bertujuan untuk mendorong keberagaman penyesuaian karakteristik pada setiap wilayah.
Perkembangan program MIH juga membantu pemerintah untuk mencapai target dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada tahun 2020 nanti. Tutupan hutan Indonesia memiliki luas 94 juta hektar. Di antara luasnya hutan Indonesia, pemanfaatan potensi kenaekaragaman hayati dinilai masih kurang dan tidak sebanding dengan potensi yang ada. "Pemanfaatan tersebut juga menjadi fokus dalam program MIH dan MIH plus," demikian tertera pada siaran pers.
Untuk memperluas pemanfaatan ini, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi dan BLH Kabupaten akan dialokasikan dana yang digunakan untuk kegiatan pemantauan perubahan tutupan vegetasi, tim verifikasi, dan rehabilitasi lahan di sekitar mata air, serta sempadan sungai. (Agam Teguh Murtono).
--------------------------------------------------------------------
| 
.jpg)
.gif)
