Beranda Sastra Budaya Terkendala, Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Terkendala, Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

101
0
BERBAGI

SEMARANG, (Obyektif.com) – Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) terkendala sejumlah persoalan yang patut dipikirkan. PPKD adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan dengan usulan penyelesaiannya. Namun, ternyata sejumlah daerah kabupaten dan kota menghadapi masalah tidak sederhana.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) Gunoto Saparie seusai mengikuti Lokakarya PPKD di Hotel Crowne Plaza Semarang, 23-25 April. Kegiatan tersebut diselenggarakan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI bersama Pemprov Jateng dan dihadiri oleh para kepala dinas terkait urusan kebudayaan kabupaten/kota serta para pakar kebudayaan dari sejumlah perguruan tinggi.

Menurut Gunoto, sesuai amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, masing-masing kabupaten/kota harus membuat PPKD yang diharapkan telah siap tahun ini sebagai bekal diselenggarakannya Kongres Kebudayaan. Namun, ada kenyataan sebagian besar nomenklatur dinas terkait urusan kebudayaan masih belum linier dengan Kemendikbud.

“Sebagian masih menggunakan nama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan, serta beberapa variasi lainnya. Kondisi ini akan menjadi masalah tersendiri bagi para pelaksana kebijakan di tingkat kabupaten/kota. Banyak aparat terkait kebudayaan kebingungan dalam soal kebijakan dan anggaran ketika harus mengeksekusi program pemerintah pusat karena nomenklatur tidak linier,” ujarnya.

Gunoto berpendapat, ketika nomenklatur masih bermasalah, anggaran juga akan menemui masalah. Karena itu diperlukan peraturan pemerintah (PP) atau mungkin cukup surat edaran dari Mendikbud yang menegaskan posisi dinas terkait di tingkat kabupaten/kota dalam menjalan amanat UU Pemajuan Kebudayaan, meski berbeda nomenklatur dari Kemendikbud.

Hal ini dibutuhkan sebagai acuan bagi pemkab dan pemkot untuk mengesahkan anggaran.
“Kalau tidak ada kejelasan, bisa dipastikan usaha penyusunan PPKD tidak akan bisa dimulai,” tandasnya. (Aries Kunarto MK).

Foto: Aries Kunarto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here